JAKARTA, GEMADIKA.com — Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat miskin dan kelompok rentan yang selama ini belum mendapat akses pendidikan yang layak. Dengan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rakor Lintas Kementerian dan Pemda
Komitmen kuat tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Data Kesiapan untuk Sekolah Rakyat yang digelar beberapa waktu lalu di Fave Hotel PGC Cililitan, Jakarta.
Rapat yang membahas kesiapan bangunan, rekrutmen peserta didik, serta tenaga guru dan pengajar ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian PUPR, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan berbagai pemerintah daerah.
Kesiapan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah.
“Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan nasional sebagaimana arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029. Melalui pelaksanaan Sekolah Rakyat, diharapkan terjadi peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” ungkap Chaerul dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (17/11/2025).
Chaerul juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan yang merata dan berkeadilan. Sekolah Rakyat dikembangkan sebagai sarana pendidikan berbasis komunitas yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat miskin dan kelompok rentan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
64,46% Anak Miskin Berpotensi Tetap Miskin
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa permasalahan pendidikan memiliki hubungan sangat erat dengan kondisi kemiskinan dan membentuk lingkaran setan yang sulit diputus.
Data yang disampaikan cukup mengejutkan: sekitar 64,46 persen anak dari keluarga miskin berpotensi tetap miskin di masa depan akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
Fakta ini memperkuat urgensi hadirnya Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin, pemerintah berharap dapat membuka peluang yang lebih baik bagi masa depan mereka.
Lima Fokus Utama Pemerintah Daerah
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat juga menetapkan lima hal yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Pertama, pemerintah daerah diminta mengkoordinasikan penjangkauan dan penetapan peserta didik lintas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada anak dari keluarga miskin yang terlewatkan.
Kedua, pemerintah daerah harus memastikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayahnya diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Data yang akurat dan terkini menjadi kunci pemetaan kebutuhan yang tepat sasaran.
Ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem tentang pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Pendekatan komunikatif dan persuasif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Keempat, mengkoordinasikan distribusi peserta didik dari Sekolah Rakyat rintisan ke Sekolah Rakyat Permanen pada tahun 2026. Transisi ini penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan yang lebih baik.
Kelima, menyiapkan peserta didik untuk tahun 2026, termasuk bagi provinsi, kabupaten, atau kota yang belum mengusulkan Sekolah Rakyat agar segera menyiapkan usulan lahan beserta persyaratannya untuk diproses pada tahun 2026.
Instrumen Nyata Putus Rantai Kemiskinan
Melalui penguatan kelembagaan, sinkronisasi lintas sektor, dan dukungan aktif dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen nyata dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih setara.
Program ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan yang layak, terutama mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, dan memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Dengan pendekatan pendidikan berbasis komunitas, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga diharapkan dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
Target 2025-2029: Turunkan Angka Kemiskinan Signifikan
Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan secara signifikan.
Pemerintah menargetkan pada akhir periode 2029, angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga di bawah 7 persen melalui berbagai program strategis, termasuk Sekolah Rakyat yang fokus pada peningkatan kualitas SDM sejak dini.
Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Indonesia. (Selamet)
