BANJARMASIN, GEMADIKA.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama keberhasilan pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dalam periode pembangunan 2025–2029.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menutup Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025, Rabu (3/12), di Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Apresiasi untuk Komitmen Daerah
Pada kesempatan itu, Restuardy mengapresiasi kehadiran ratusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota yang mencerminkan kuatnya komitmen nasional untuk menyatukan arah pembangunan.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Provinsi Kalimantan Selatan selaku tuan rumah serta daerah-daerah yang telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 secara tepat waktu.
“Rakor ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memastikan perencanaan pusat dan daerah bergerak dalam satu tarikan napas. Kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja, karena target nasional menuntut keberanian, ketepatan, dan konsistensi,” ujar Restuardy.
2025 Periode Menantang
Ia menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode yang menantang bagi seluruh daerah karena harus menyelesaikan berbagai dokumen perencanaan secara bersamaan, mulai dari RPJMD hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Meski demikian, sebagian besar daerah dinilai mampu melewati fase tersebut dengan baik.
Restuardy menekankan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan administrasi semata, tetapi harus menjadi pedoman nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengawal keberlanjutan pembangunan lintas kepemimpinan.
Integrasi Pro-SN dalam Perencanaan Daerah
Restuardy menyoroti pentingnya integrasi Pro-SN dalam dokumen perencanaan daerah, terutama program terkait kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa Kemendagri bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyempurnakan kerangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pro-SN, termasuk penajaman indikator kinerja serta penguatan sistem pelaporan.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga telah diperbarui agar dapat mengakomodasi tagging Pro-SN dan evaluasi berbasis data, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi program secara real-time.
Peningkatan Kualitas POKIR DPRD
Lebih jauh, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan kualitas Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD. Menurutnya, POKIR merupakan instrumen representasi masyarakat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan RKPD.
Ia menyebut variasi besar antardaerah dalam verifikasi dan penginputan POKIR sebagai gambaran pentingnya peningkatan kapasitas dan koordinasi antara DPRD, Bappeda, dan Perangkat Daerah.
Bappeda Arsitek Pembangunan Daerah
Pada akhir sambutannya, Restuardy mengajak seluruh Bappeda untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan SIPD, serta memastikan bahwa skenario pertumbuhan ekonomi di daerah selaras dengan prioritas nasional.
“Bapak dan Ibu di Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Keberhasilan dokumen perencanaan yang Saudara susun menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Mari kita pulang membawa semangat baru agar setiap rencana benar-benar menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025 ini menjadi platform strategis untuk menyatukan visi pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan merata dan berkelanjutan. (Selamet)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan