JAKARTA, GEMADIKA.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah strategis tersebut bertujuan mengawal proses produksi jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri di berbagai daerah di Indonesia.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum evaluasi capaian program ketahanan pangan tahun sebelumnya.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan guna mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program tersebut telah dirasakan di sejumlah wilayah, seperti di bawah naungan Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Di daerah ini, petani jagung memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya melindungi petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Polri memastikan agar jagung petani tidak dijual murah kepada tengkulak.
Sebagai solusi konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih menguntungkan. Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
Menegaskan komitmen tersebut, Brigjen Langgeng Purnomo menyampaikan:
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” ucap Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Ia menjelaskan, program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung Indonesia dapat terus meningkat.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
(Rahmat P. Ritonga)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan