MAMUJU, GEMADIKA.com — Upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kali ini, DKPPKB Sulawesi Barat menggandeng Polda Sulawesi Barat untuk meningkatkan sinergi penanganan di lapangan.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Kantor DKPPKB Sulbar, Selasa (17/3/2026), yang dipimpin langsung oleh Kepala DKPPKB Sulbar, Nursyamsi Rahim, bersama jajaran Biddokkes Polda Sulbar.

Fokus Intervensi Langsung ke Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat tidak hanya berhenti pada koordinasi, tetapi juga akan turun langsung ke lapangan. Intervensi akan difokuskan pada wilayah prioritas dengan sasaran utama ibu hamil, balita, serta keluarga berisiko stunting.

Menurut dr. Nursyamsi Rahim, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai sektor.

“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Perlu dukungan semua, termasuk dari kepolisian, supaya intervensi yang kita lakukan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Perkuat Edukasi dan Pendampingan

Keterlibatan Polda Sulawesi Barat, khususnya melalui fungsi kesehatan, dinilai akan memperkuat upaya edukasi, pendampingan, hingga intervensi langsung kepada masyarakat.

Program ini juga selaras dengan visi pembangunan yang diusung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Dorong Kualitas SDM

Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah berharap penanganan stunting di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini menjadi bukti bahwa penanganan isu kesehatan membutuhkan kerja bersama agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Penulis : Antyka

 

Untuk Informasi dan Layanan Tentang Kami Klik Kontak Kami