BLORA, GEMADIKA.com – Polemik yang melibatkan Pabrik Gula GMM di Kabupaten Blora terus memanas dan dinilai tidak bisa lagi diselesaikan sebatas wacana.
Situasi ini bahkan disebut telah meluas dari persoalan teknis menjadi krisis kepercayaan yang dirasakan berbagai pihak.
Yuyus Waluyo, seorang petani tebu, mengungkapkan bahwa ketidakjelasan arah kebijakan dan operasional pabrik telah menimbulkan keresahan di kalangan petani, pekerja, hingga masyarakat sekitar.
“Permasalahan ini sudah melebar. Bukan hanya teknis, tapi menyangkut kepastian dan kepercayaan publik yang mulai terkikis,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Ia menilai, salah satu akar persoalan terletak pada penempatan lembaga pengelola yang dinilai kurang tepat sejak awal.
Menurutnya, Perum Bulog lebih berfokus pada stabilisasi dan distribusi pangan, bukan sebagai operator industri gula yang membutuhkan pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Industri gula itu kompleks. Tidak cukup hanya mengandalkan fungsi logistik, tapi butuh pengalaman dan sistem yang kuat,” tegasnya.
Sebagai jalan keluar, Yuyus mendorong adanya langkah pembenahan melalui pengalihan pengelolaan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Ia menilai, PTPN memiliki kapasitas dan rekam jejak yang lebih sesuai dalam mengelola industri pergulaan secara menyeluruh.
“PTPN sudah terbiasa mengelola dari bahan baku, kemitraan petani, sampai distribusi. Itu keunggulan yang dibutuhkan saat ini,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian bagi petani tebu. Menurutnya, hal utama yang dibutuhkan petani adalah jaminan serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang jelas.
“Petani butuh kepastian, bukan sekadar janji. Kalau sistemnya jelas, mereka bisa bekerja dengan tenang,” tambahnya.
Selain petani, kondisi ini juga berdampak pada para karyawan pabrik. Yuyus mengingatkan bahwa ketidakjelasan operasional berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung jika terus dibiarkan.
“Kalau situasi ini berlarut, bisa mengarah ke PHK terselubung. Harus ada langkah restrukturisasi yang jelas agar pekerja tetap terlindungi,” katanya.
Ia menegaskan, opsi pengalihan pengelolaan bukan berarti menjual aset negara, melainkan bagian dari penataan antar BUMN agar lebih efektif dan tepat fungsi.
“Ini murni penataan, bukan penjualan aset. Tujuannya supaya pengelolaan lebih optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh, Yuyus mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
Sektor pergulaan di Blora memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat, mulai dari petani, buruh tebang angkut, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pabrik.
“Kalau pabrik tidak berjalan normal, efeknya ke mana-mana. Rantai ekonomi di bawah ikut terganggu,” ungkapnya.
Ia pun mendorong agar setiap kebijakan ke depan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, serta perwakilan petani dan karyawan.
“Keputusan strategis harus transparan dan melibatkan semua yang terdampak. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” pungkasnya. (Tim)
