Prabowo Hadiri Paripurna DPR Perdana, Manfaatkan Momentum Hari Kebangkitan Nasional

JAKARTA, GEMADIKA.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri secara langsung rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Kehadiran ini menjadi yang pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden.

Dalam rapat tersebut, Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM) serta pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di hadapan para anggota dewan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa kehadiran langsung Presiden memiliki makna khusus. Ia menyebut momen tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

“Kebetulan tanggal 20 hari Kebangkitan Nasional. Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, penyatuan pandangan tersebut sangat penting, terutama dalam upaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, juga membenarkan rencana kehadiran Presiden dalam rapat paripurna tersebut.

“Ya, rencananya seperti itu ya (Prabowo hadir paripurna),” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Selain agenda penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 oleh pemerintah, rapat juga akan membahas sejumlah agenda penting lainnya.

Di antaranya laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026, serta pengambilan keputusan.

Selain itu, rapat juga akan membahas pandangan fraksi terhadap revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR.

Kehadiran Presiden secara langsung dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan legislatif, sekaligus memberikan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.