MAMASA, GEMADIKA.com – Rencana pemanfaatan jalan poros Nosu–Pana’–Tabang sebagai jalur pelaksanaan kegiatan off-road mendapat penolakan keras dari parlemen. Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Fraksi Gerindra, Mihos, menyatakan menolak dengan tegas kegiatan tersebut lantaran kondisi infrastruktur jalan di wilayah dapil dua itu masih sangat buruk dan memprihatinkan.
Menurut Mihos, instansi terkait maupun panitia penyelenggara harus memahami bahwa jalan poros tersebut bukanlah arena hiburan, melainkan urat nadi aktivitas harian masyarakat setempat.
“Di jalan itulah masyarakat mengangkut hasil kebun, anak-anak pergi sekolah, warga mencari pelayanan kesehatan, dan roda ekonomi rakyat bergerak setiap hari. Yang terpenting hari ini adalah jalan poros Nosu–Pana’–Tabang lebih membutuhkan perhatian terhadap perbaikan akses dasar, dibanding menjadikan jalan rusak sebagai ikon kegiatan,” ujar legislator Gerindra tersebut dengan nada tegas.
Ia juga mengkritik tajam esensi dari pemilihan jalur tersebut. Mihos menilai, sangat tidak etis jika kerusakan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan dan menyengsarakan masyarakat, justru dijadikan sebagai ajang uji adrenalin tanpa ada jaminan pemulihan yang jelas.
“Jangan sampai kesan yang muncul justru penderitaan masyarakat dipertontonkan demi kepentingan hiburan dan pencitraan event. Itu sangat tidak etis,” tambahnya
Merespons argumen bahwa kegiatan off-road tersebut bertujuan untuk menggerakkan ekonomi kreatif, pelaku UMKM kuliner, serta sektor penginapan, Mihos menyarankan agar panitia memindahkan lokasi acara ke tempat yang lebih representatif.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan tidak ditentukan oleh acara yang hanya berlangsung satu atau dua hari, melainkan oleh konektivitas dan infrastruktur yang stabil.
“Roda ekonomi masyarakat bergerak bukan karena event satu atau dua hari, tetapi karena akses distribusi yang lancar, biaya transportasi yang murah, dan konektivitas antarwilayah yang baik. Tanpa itu, slogan peningkatan UMKM dan pariwisata hanya akan terdengar indah di spanduk, tetapi kosong di lapangan,” cetusnya.
Tuntut Komitmen Tertulis dari Panitia
Kendati demikian, Mihos menegaskan jika pihak panitia tetap bersikeras melaksanakan event off-road di jalur tersebut, mereka wajib memberikan garansi serta tanggung jawab penuh yang transparan kepada masyarakat.
Panitia dituntut untuk mengeluarkan pernyataan resmi dan komitmen terbuka kepada publik bahwa mereka siap memperbaiki setiap jengkal kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut.
“Komitmen itu tidak boleh sekadar lisan, tetapi harus jelas bentuknya, mekanismenya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat Tandalangngan tidak membutuhkan keramaian sesaat yang meninggalkan beban jangka panjang. Yang masyarakat inginkan adalah jalan yang semakin baik, bukan semakin rusak setelah dijadikan lokasi event,” pungkas Mihos.
Sampai berita ini diturunkan, awak media masih berusaha mengonfirmasi pihak panitia penyelenggara terkait penolakan dan tuntutan komitmen perbaikan jalan tersebut. (Antyka)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan