BGN Kaji Pembagian Dapur MBG Jadi Kelas A, B, dan C, Insentif Akan Disesuaikan

JAKARTA, GEMADIKA.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji skema baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membagi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke dalam beberapa kategori. Kebijakan ini berpotensi membuat besaran insentif yang diterima setiap dapur tidak lagi sama, melainkan disesuaikan dengan kapasitas dan kualitas layanan.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sistem penilaian terhadap dapur MBG dengan klasifikasi kelas A, B, dan C.

Dalam skema tersebut, dapur dengan performa terbaik akan memperoleh insentif lebih tinggi dibandingkan dapur dengan kategori di bawahnya, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani sama.

BGN Benarkan Opsi Klasterisasi

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, membenarkan bahwa pengelompokan dapur berdasarkan kategori merupakan salah satu opsi yang sedang dieksplorasi.

“Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu, klasterisasi yang bisa dibuat. Karena kondisi tiap daerah berbeda, terutama antara wilayah padat seperti Jawa dan daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, perbedaan karakteristik wilayah menjadi alasan utama perlunya penyesuaian dalam sistem pemberian insentif.

Insentif Akan Disesuaikan Kondisi Lapangan

Saat ini, seluruh dapur MBG masih menerima insentif dengan pola yang sama. Padahal, beban kerja dan jumlah penerima manfaat di setiap daerah berbeda-beda.

Dengan adanya skema klasterisasi, diharapkan pemberian insentif dapat lebih adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas layanan masing-masing dapur.

“Daerah dengan jumlah penerima manfaat yang lebih kecil tentu tidak bisa disamakan dengan wilayah yang padat penduduknya,” jelas Agustina.

Masih Dalam Tahap Kajian

Meski demikian, BGN menegaskan bahwa skema pembagian kelas dapur MBG masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan final.

Pemerintah masih akan menyusun mekanisme terbaik agar implementasi program MBG tetap berjalan optimal, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Dilansir dari Detikhelt.