DPP Demokrat Ambil Alih Penentuan Cawagub Sulbar, Dua Nama Dipanggil Wawancara di Jakarta

Rabu, 10 Juni 2026 13:25

Lely

Tim Redaksi

Ilustrasi Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, lokasi pelaksanaan wawancara kandidat calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (11/6/2026).

MAMUJU,GEMADIKA.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mulai mengambil alih proses penentuan calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pengganti almarhum Mayjen (Purn) Salim S. Mengga. Tahapan tersebut ditandai dengan pemanggilan dua kandidat untuk mengikuti wawancara di tingkat pusat.

Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, dua nama yang diundang adalah H. Syamsul Samad dan Hj. Fatmawati Salim. Keduanya dijadwalkan mengikuti wawancara di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026) pukul 15.00 WIB.

Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat yang sebelumnya telah mengajukan nama-nama calon pengganti Wakil Gubernur kepada DPP.

Dalam proses wawancara tersebut, para kandidat akan dinilai langsung oleh unsur pimpinan DPP Partai Demokrat. Tim pewawancara terdiri dari Sekretaris Jenderal, unsur Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK), unsur Kebendaharaan, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

DPP Partai Demokrat memanggil dua kandidat calon Wakil Gubernur Sulbar untuk wawancara di Jakarta. Penentuan cawagub sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Abd. Wahab Abdy, menegaskan bahwa seluruh kewenangan penentuan calon Wakil Gubernur berada di tingkat pusat.

“Tim penjaringan DPD Demokrat Sulbar sebelumnya telah mengusulkan 2 nama ke DPP, dan untuk memutuskan satu nama yang akan mendapatkan rekomendasi telah menjadi kewenangan DPP,” kata Wahab Abdy.

Ia menjelaskan, peran DPD hanya sebatas melakukan penjaringan dan mengusulkan kandidat sesuai mekanisme internal partai. Selanjutnya, proses seleksi lanjutan hingga penetapan rekomendasi sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen Partai Demokrat dalam menjaga proses politik yang objektif, transparan, dan sesuai dengan aturan organisasi.

Hasil dari tahapan wawancara dan pertimbangan tim DPP nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan satu nama yang akan direkomendasikan sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat.(Antika Maryam)