Gabungan Aliansi BEM Nasional Tegaskan Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa dan Intervensi Politik

JAKARTA, GEMADIKA.com – Gabungan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasional yang terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU se-Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia mendeklarasikan komitmen menjaga independensi gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik.

Deklarasi tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026), sebagai respons atas meningkatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu-isu masyarakat untuk kepentingan politik praktis.

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak boleh dimanfaatkan oleh kelompok mana pun untuk mencapai tujuan politik tertentu.

“Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat,” kata Muhammad Sardani dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan bahwa independensi merupakan modal utama agar mahasiswa tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif.

“Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyampaikan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.

“Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka,” ujarnya.

Menurut Rifqi, pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional berjalan secara transparan, inklusif, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Dalam deklarasi yang turut dihadiri Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima poin sikap sebagai bentuk komitmen menjaga independensi gerakan mahasiswa.

Lima poin tersebut meliputi:

• Menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis.
• Menolak serta mengutuk segala bentuk infiltrasi maupun penunggangan organisasi mahasiswa oleh kelompok berkepentingan.
• Menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi.
• Mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif.
• Mendorong implementasi Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Melalui deklarasi tersebut, gabungan organisasi mahasiswa berharap gerakan kemahasiswaan tetap menjadi kekuatan moral yang independen, kritis, dan konsisten mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas serta menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.