Harga Telur Anjlok, Anggota DPR Desak Pemerintah Jamin Serapan Hasil Peternak Melalui Program MBG

MAGETAN, GEMADIKA.com – Anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak memicu keresahan di sejumlah daerah sentra produksi telur, terutama di Jawa Timur. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, meminta pemerintah segera memberikan kepastian harga dan jaminan penyerapan telur peternak rakyat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi protes para peternak ayam petelur yang bermula di Kabupaten Magetan akibat harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi. Saat ini, harga telur di tingkat peternak berkisar Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram, sedangkan biaya produksi mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram.

“Peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dan jaminan penyerapan dari program pemerintah MBG melalui instruksi langsung dari BGN,” ujar Riyono.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak peternak mengalami kerugian. Jika tidak segera ada langkah konkret dari pemerintah, sejumlah peternak dikhawatirkan terpaksa mengurangi produksi bahkan menghentikan usahanya.

Sebelumnya, aksi pembagian telur gratis kepada masyarakat yang dilakukan peternak di Magetan menarik perhatian publik. Pemerintah daerah bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat juga telah melakukan pembelian telur dari peternak sebagai bentuk dukungan. Selain itu, bantuan jagung subsidi turut disalurkan kepada peternak ayam petelur lokal.

Namun demikian, Riyono menilai berbagai langkah tersebut belum mampu mengatasi persoalan utama, yakni rendahnya harga jual telur di tingkat peternak.

“Aksi pembagian 62 ton telur di Blitar menjadi puncak kegelisahan para peternak lokal di Jawa Timur. Harga sudah tidak masuk akal, penyerapan melalui program MBG juga belum maksimal, tengkulak masih dapat mempermainkan harga, sementara harga pakan tetap tinggi,” kata Riyono.

Ia menjelaskan bahwa secara nasional pasokan telur sebenarnya berada dalam kondisi surplus. Berdasarkan data akhir tahun 2025, stok telur nasional mencapai 6,52 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional di luar Program MBG sekitar 6,225 juta ton. Kondisi tersebut menunjukkan adanya surplus sekitar 295 ribu ton.

Menurut Riyono, dengan ketersediaan stok yang cukup, harga telur seharusnya dapat dijaga tetap stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi peternak.

“Melihat kondisi stok yang tersedia, seharusnya harga dapat tetap stabil. Harga ideal di tingkat peternak berada pada kisaran Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram agar peternak memiliki margin untuk melanjutkan produksi. Jika harga terus turun, produksi nasional berpotensi terganggu,” jelasnya.

Riyono menegaskan pemerintah perlu segera mengambil langkah cepat melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternakan serta ketahanan pangan nasional.

Sebagai solusi, ia mengusulkan tiga langkah strategis yang dapat segera diterapkan pemerintah. Pertama, memastikan harga pembelian telur di tingkat peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP), yakni berada pada kisaran Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram sehingga harga di tingkat konsumen tetap terkendali dan tidak melebihi Rp30.000 per kilogram.

Kedua, Satgas Pangan diminta bertindak tegas terhadap pembeli dalam jumlah besar yang membeli telur di bawah HAP dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) perlu diberikan mandat untuk menyerap hasil produksi telur peternak lokal sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Pemerintah harus tegas dan jelas. Peternak rakyat membutuhkan jaminan harga yang adil dan kepastian pasar agar usaha mereka tetap berjalan serta mampu mendukung kedaulatan pangan nasional,” tutup Riyono.

Kondisi yang dialami peternak ayam petelur saat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dapat menghadirkan solusi yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah tantangan pasar yang semakin kompleks.