SEMARANG, GEMADIKA.com — Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling kaya sumber daya alam di dunia — dari tambang, hutan, pertanian, perairan, hingga energi. Kekayaan itu semestinya menjadi modal besar untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Namun yang dirasakan di lapangan justru berbanding terbalik: manfaat kekayaan alam itu sulit terasa, sementara beban pajak terus bertambah dan semakin mencekik kehidupan masyarakat sehari-hari, Selasa (7/7/2026).
Kondisi yang dinilai penuh ketimpangan ini mendorong Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Wilayah Jawa Tengah, Teguh Supriyanto, untuk angkat bicara. Menurutnya, ketidakseimbangan antara potensi kekayaan alam yang tidak terasa dampaknya dan beban pajak yang terus meningkat adalah persoalan serius yang harus segera mendapat jawaban dari pihak berwenang.
“Negara kita kaya raya dengan sumber daya alam, tapi mengapa potensi kekayaan itu seolah tak pernah terhitung atau terasa dampaknya bagi kesejahteraan rakyat? Sebaliknya, yang bisa dihitung dengan rinci dan terus bertambah bebannya hanyalah pajak yang dipungut dari rakyat. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab,” ujar Teguh.
Teguh menilai ada ketidakseimbangan yang sangat tajam dalam tata kelola negara selama ini. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi aset untuk membiayai pembangunan dan meringankan beban hidup warga, justru pengelolaannya terasa tidak transparan dan hasilnya sulit terlihat secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, berbagai jenis pungutan dan pajak terus bertambah — menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari konsumsi harian, usaha kecil, hingga kebutuhan pokok.
“Bila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut tanpa ada perubahan, pertanyaannya jelas: semakin lama, apakah rakyat justru akan semakin menderita? Jika sumber daya alam tidak bisa dihitung dan tidak kembali memberi manfaat nyata, sedangkan beban pajak terus dipaksakan, maka beban hidup rakyat akan semakin berat, daya beli melemah, dan perekonomian bawah semakin tertekan,” tegasnya.
Teguh juga mendesak pemerintah untuk membuka transparansi penuh dalam pengelolaan kekayaan alam. Hasilnya, menurutnya, harus dapat dihitung secara terbuka, didistribusikan secara adil, dan dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pemasukan negara dari beban pajak yang selama ini ditanggung rakyat.
“Kita tidak menolak kewajiban pajak, tapi pajak harus adil dan sebanding dengan kesejahteraan yang didapat. Jangan sampai negara kaya, tapi rakyatnya tetap miskin karena dipaksa menanggung beban sendirian. Pengelolaan kekayaan alam harus dibuka hitungannya, agar rakyat tahu ke mana perginya hasilnya,” pungkasnya. (Mr Bean)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan