CIREBON, GEMADIKA.com – Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Kaliwadas, Kabupaten Cirebon, siap mulai beroperasi pada Juli 2026. Fasilitas pendidikan berasrama tersebut akan menerima peserta didik dari beberapa daerah di wilayah Ciayumajakuning, termasuk Kota Cirebon.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon, Agus Syahron, mengatakan Kota Cirebon memperoleh kuota sebanyak 90 siswa yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat.
Kuota tersebut dibagi merata untuk tiga jenjang pendidikan, yakni 30 siswa tingkat SD, 30 siswa tingkat SMP, dan 30 siswa tingkat SMA.
Menurut Agus, siswa asal Kota Cirebon akan belajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon karena fasilitas yang tersedia di Kota Cirebon belum memungkinkan untuk menampung peserta didik.
“Karena situasi dan kondisi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon tidak memungkinkan untuk menampung lagi, maka sesuai arahan kementerian nanti digabung dengan Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Cirebon, di Kaliwadas,” kata Agus di Kota Cirebon, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan pembagian kuota tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Sesuai arahan kementerian, kita dapat untuk SD 30 siswa, SMP 30 siswa, dan SMA 30 siswa. Jadi 90 siswa,” ujarnya.
Selain menerima siswa dari Kota dan Kabupaten Cirebon, Sekolah Rakyat di Kaliwadas juga akan menampung peserta didik dari Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Sementara Kabupaten Indramayu telah memiliki lokasi Sekolah Rakyat sendiri.
“Jadi nanti di sana itu ada yang dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan dan Majalengka. Kalau Indramayu ada sendiri,” kata dia.
Dalam proses seleksi, Dinas Sosial Kota Cirebon menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring calon peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
“Kita merekrut masyarakat Kota Cirebon melalui pendamping PKH. Kita lakukan penjaringan dan asesmen, terutama untuk desil 1 dan desil 2,” katanya.
Proses verifikasi lapangan juga terus dilakukan berdasarkan daftar awal (prelist) dari Kementerian Sosial. Langkah tersebut bertujuan memastikan data calon peserta didik sesuai dengan kondisi di lapangan sekaligus memperoleh persetujuan dari orang tua maupun calon siswa.
“Dari Kementerian Sosial itu sudah ada prelist-nya. Kemudian kita lakukan asesmen, sekaligus memastikan anaknya bersedia tidak dan orang tuanya mau tidak,” ucap Agus.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon masih mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Persiapan tersebut meliputi kesiapan tenaga pendidik, fasilitas asrama, hingga pemeriksaan kesehatan bagi calon peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal sejak hari pertama.
Informasi mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon ini dirangkum dari laporan Kompas.com dan keterangan Dinas Sosial Kota Cirebon.
Dilansir dari Detikcom.
