JAKARTA, GEMADIKA.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG). Langkah strategis ini diyakini sebagai kunci untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperbaiki gizi masyarakat, terutama dalam memerangi stunting yang masih menjadi tantangan nasional.
Sinergi Pusat-Daerah untuk Ketahanan Pangan
Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto, menegaskan bahwa RAD PG harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. “Rencana aksi pangan dan gizi adalah strategi terpadu yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya,” ujar Gunawan dalam Forum Koordinasi Penyusunan RAD PG, Kamis (10/10/2024).
Forum yang dihadiri oleh Bappeda dan Dinas terkait pangan dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam penyusunan RAD PG. Pemerintah daerah didorong untuk memahami dan mengimplementasikan mekanisme penyusunan yang efektif, sesuai dengan Pedoman Penyusunan RAD-PG yang diatur melalui Surat Edaran Menteri PPN/Bappenas No. 4 Tahun 2021.
Komitmen Daerah: Kunci Sukses Implementasi
Gunawan menekankan bahwa keberhasilan implementasi RAD PG sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. “Melalui RAD PG, Pemda diharapkan dapat menyusun program yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing,” tambahnya. Ini mencakup penyusunan program yang tepat sasaran dan alokasi anggaran yang efisien.
Tantangan Pasca-Pandemi dan Kesenjangan Antar Daerah
Inti Wikanestri dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas mengungkapkan fakta menarik. Meskipun prevalensi stunting balita di Indonesia terus menurun, ketahanan pangan rumah tangga belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. “Percepatan sangat diperlukan di wilayah-wilayah dengan tingkat stunting yang masih tinggi, dan kita harus mengatasi kesenjangan antarprovinsi,” ungkapnya.
Inovasi Lokal dan Kolaborasi Lintas Sektor
Inti juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, serta inovasi berbasis kearifan lokal dalam menangani permasalahan pangan dan gizi. Komunikasi yang masif dan terarah dipandang sebagai elemen kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu gizi dan ketahanan pangan.
Forum Koordinasi Penyusunan RAD PG ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam memperkuat komitmen Pemda untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan gizi. Dengan strategi yang lebih terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat mencapai target penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
(Selamet)
