MAKASSAR, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh daerah. Salah satu langkah konkrit dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri ini bertujuan memastikan implementasi SPM berjalan efektif di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Dalam pelaksanaannya, tim Ditjen Bina Bangda melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pelayanan dasar, di antaranya BPBD Kota Makassar, Puskesmas Tamalate, SLB Negeri Pembina Provinsi Sulsel, SPAM Regional Mamminasata, serta UPT PPSKW Mattiro Deceng Gudang Bencana Alam.
Perencana Ahli Muda pada Setditjen Bina Bangda, Benjamin Sibarani, mengatakan kegiatan monev terpadu merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat agar urusan wajib pelayanan dasar di daerah dapat berjalan optimal.
“Monev ini bertujuan memastikan penerapan SPM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga ingin melihat langsung inovasi dan kendala di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Benjamin.
Dari hasil kunjungan lapangan, pelaksanaan SPM di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya inovasi dan peningkatan tata kelola layanan publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, capaian SPM di provinsi ini sempat mengalami penurunan, sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Idam Kadir, menegaskan bahwa penurunan tersebut bukan berarti lemahnya kinerja daerah, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh.
“Kami melihat ini sebagai momentum untuk berbenah. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota, khususnya Kota Makassar, perlu memperkuat sinergi agar pelaksanaan SPM di semua urusan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” ungkap Idam.
Melalui langkah sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Selatan dapat meningkat secara signifikan—lebih cepat, merata, dan berkelanjutan—guna menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor kehidupan.(Selamet)
