JAKARTA, GEMADIKA.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting terkait dampak game online terhadap generasi muda Indonesia. Dalam rapat terbatas di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Prabowo membahas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta yang terjadi Jumat lalu, sekaligus meminta sekolah untuk lebih waspada terhadap pengaruh negatif game online dan perundungan di kalangan siswa.
Salah satu genre game online yang menjadi sorotan adalah game bergenre perang seperti PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), yang dinilai dapat memberikan pengaruh kekerasan pada pemainnya, terutama anak-anak dan remaja.
Presiden: Kita Harus Membatasi Pengaruh Game Online
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang hadir dalam rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat negara menyampaikan arahan presiden kepada wartawan. Menurutnya, Prabowo menekankan perlunya langkah konkret untuk membatasi dan mencari solusi terhadap dampak game online pada generasi muda.
“Beliau tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online,” ujar Prasetyo.
Selain itu, Presiden juga mendorong langkah positif berupa penumbuhan kepedulian sosial di kalangan pelajar melalui penguatan kembali organisasi kepemudaan seperti karang taruna dan gerakan pramuka yang sempat meredup.
Menurut Prasetyo, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak serius pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang memengaruhi masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.
PUBG dan Dampak Psikologis Kekerasan
Prasetyo mencontohkan game PUBG yang populer di kalangan anak muda Indonesia. Dalam permainan tersebut, kata dia, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah oleh pemainnya.
“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi. Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” kata Prasetyo.
Dia menegaskan bahwa paparan kekerasan secara terus-menerus dalam game dapat membentuk persepsi bahwa tindakan kekerasan adalah hal yang wajar dan biasa. Kondisi ini, dalam jangka panjang, berpotensi membahayakan perkembangan mental dan perilaku siswa.
Prasetyo juga menekankan pentingnya peran tenaga pendidik untuk lebih jeli memperhatikan perubahan perilaku siswa. Jika terdapat kejanggalan atau tanda-tanda yang mencurigakan, guru harus segera mengambil tindakan preventif.
Pakar: Arahan Presiden Sinyal Kuat Negara Tak Boleh Abai
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memberikan respons positif terhadap arahan Presiden. Dia menilai langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak boleh abai terhadap ancaman sosial baru yang lahir di era digital.
Menurutnya, seruan Presiden bukan dimaksudkan untuk melarang anak-anak bermain game sepenuhnya, tetapi untuk memastikan ada pengawasan, batasan, dan tanggung jawab bersama agar permainan digital tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku anak.
“Presiden ingin negara hadir, bukan mengekang. Game online tidak bisa dihapuskan, tapi bisa diatur agar tidak membentuk perilaku agresif, adiktif, atau asosial,” ujar Trubus.
Trubus menilai arahan Presiden tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif antara perlindungan moral, psikologis, dan pendidikan karakter. Ia mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan lintas kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, Kominfo, dan Kementerian Sosial, agar lahir mekanisme pengawasan terpadu terhadap konten game dan perilaku digital anak.
“Perlu ada pengaturan yang proporsional, misalnya klasifikasi usia, jam akses, dan verifikasi identitas pemain. Tapi yang paling penting, pengawasan itu jangan hanya administratif, harus melibatkan sekolah dan orang tua secara aktif,” katanya.
Peran Orang Tua dan Sekolah Jadi Kunci
Trubus menegaskan bahwa pendampingan orang tua dan sekolah merupakan kunci utama agar anak-anak tidak terpapar dampak negatif dunia digital. Menurutnya, pesan Presiden agar sekolah mewaspadai pengaruh game dan perundungan menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak bisa diserahkan hanya kepada guru teknologi informasi semata.
“Sekolah perlu aktif mendeteksi dini perilaku siswa yang menyimpang karena pengaruh game, sementara orang tua wajib hadir secara emosional dan waktu. Anak perlu pendamping, bukan hanya pengawas,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar program digital parenting dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan pelatihan guru. Pemerintah daerah, menurutnya, bisa menggandeng psikolog anak dan lembaga sosial untuk memberikan bimbingan bagi keluarga yang menghadapi anak dengan kecanduan game.
Pendekatan Rehabilitatif, Bukan Hukuman
Trubus menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan psikososial bagi anak-anak yang sudah kecanduan game. Ia menilai mereka tidak boleh dijauhi atau dihukum, tetapi diarahkan kembali melalui kegiatan sosial, olahraga, dan kreativitas.
“Anak-anak yang kecanduan game harus dirangkul dan diarahkan, bukan ditakut-takuti,” tegasnya.
Pemerintah, lanjutnya, dapat membentuk pusat pemulihan digital di tingkat kecamatan dengan melibatkan tenaga psikolog dan organisasi kepemudaan. Tempat itu bisa menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengalihkan ketergantungan pada aktivitas yang lebih positif dan produktif.
Lebih lanjut, Trubus juga mendorong agar platform game global tunduk pada regulasi nasional yang membatasi jam bermain anak dan mewajibkan verifikasi usia. Langkah ini penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif yang berlebihan.
Arahan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, sekolah, dan orang tua—untuk bersama-sama melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital, sambil tetap membuka ruang bagi mereka untuk berkembang secara sehat dan bertanggung jawab.
