MAMUJU, GEMADIKA.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun 2026. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemprov Sulbar melakukan koordinasi intensif bersama BPKP Perwakilan Sulawesi Barat guna memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Koordinasi yang digelar secara daring pada Jumat (27/3/2026) ini berfokus pada perbaikan data rencana anggaran sektoral dalam APBD 2026. Selain itu, pembahasan juga mencakup penyelarasan hasil akhir (ultimate outcome) dari berbagai program pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat Sulawesi Barat, tidak sekadar memenuhi aspek administratif semata.

Ketua Tim Evaluasi BPKP Sulbar, Garnis Murtika Ningtyas, menjelaskan bahwa evaluasi tersebut juga bertujuan untuk melihat sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap sektor prioritas nasional, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick wins) dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga :  Inspektur Sulbar Bawakan Keynote Speech pada Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah

“Kami ingin memastikan program-program tersebut benar-benar didukung secara konkret di lapangan. Evaluasi ini juga menjadi bahan pengembangan agar perencanaan ke depan lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap APBD ini bersifat preventif, sehingga potensi kesalahan dalam tahap perencanaan dapat segera diperbaiki sebelum berdampak lebih luas pada pelaksanaan program.

“Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting untuk perencanaan berikutnya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.

Baca juga :  Harsinah Suhardi Kukuhkan Ibunda Guru se-Sulbar, Tegaskan Pendidikan Harus Lahir dari Kasih Sayang

Ia juga meminta seluruh jajaran di lingkungan Bapperida agar segera melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan, baik dari sisi administratif maupun substansi program.

“Kami berharap BPKP terus memberi arahan agar hal-hal yang belum tepat bisa diluruskan sebelum laporan difinalisasi,” katanya.

Amujib turut menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap potensi kekeliruan dalam dokumen perencanaan. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pertemuan yang berlangsung melalui platform Google Meet ini menjadi salah satu langkah proaktif Pemprov Sulbar dalam menjaga akuntabilitas sejak tahap awal perencanaan. Upaya ini sekaligus memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan standar pengawasan nasional dan kebutuhan masyarakat.

Penulis : Antyka

Untuk Informasi dan Layanan Tentang Kami Klik Kontak Kami