JAKARTA, GEMADIKA.com – Editorial majalah Tempo berjudul “Pokoknya Semua untuk Teddy Indra Wijaya” yang terbit pada 24 Mei 2026 menyoroti posisi dan pengaruh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam editorial tersebut, Teddy disebut memperoleh sejumlah keistimewaan, mulai dari percepatan karier militer hingga kewenangan besar dalam mengatur akses informasi dan pertemuan Presiden.
Tempo menilai, penunjukan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet memunculkan kembali isu dwifungsi TNI yang sebelumnya dibatasi melalui gerakan Reformasi 1998.
Menurut editorial itu, Teddy yang masih berstatus perwira aktif TNI dinilai semestinya mundur atau pensiun dari dinas militer apabila menduduki jabatan sipil tertentu. Namun, disebut adanya aturan baru yang dianggap melegalkan keberadaan prajurit aktif di posisi sipil strategis pemerintahan.
Selain itu, Tempo juga menyoroti perjalanan karier Teddy di lingkungan TNI. Ia disebut hanya menyandang pangkat mayor selama sekitar 20 bulan sebelum naik menjadi letnan kolonel dan mengikuti pendidikan Sesko Angkatan Darat secara daring karena kesibukannya sebagai Sekretaris Kabinet.
“Privilese yang diterima Teddy bisa merusak tatanan karier dan kepangkatan TNI serta birokrasi yang sudah ajek. Keistimewaan yang didapatkannya juga menunjukkan dengan telanjang nepotisme di ring 1 pusat kekuasaan. Keberadaan Teddy jadi membahayakan karena ia memilih informasi hanya untuk menyenangkan Presiden,” tulis editorial tersebut.
Tempo juga menyebut sejumlah pejabat dan politikus mengalami kesulitan bertemu Presiden karena akses yang disebut sangat dipengaruhi oleh Teddy Indra Wijaya.
Respons Presiden Prabowo terhadap sejumlah isu nasional, mulai dari pelemahan rupiah, demonstrasi penolakan revisi UU TNI, hingga persoalan disiplin fiskal, disebut dalam editorial dapat dipengaruhi oleh seleksi informasi yang diterima Presiden.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Teddy Indra Wijaya maupun Istana Kepresidenan terkait isi editorial tersebut.
Editorial ini pun memicu perdebatan publik mengenai batas peran militer dalam pemerintahan sipil, transparansi kekuasaan, serta pentingnya menjaga semangat reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia.
