MAMASA, GEMADIKA.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mamasa yang dinilai mengalami stagnasi dan tidak produktif.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan pada Selasa (14/5/2025), organisasi kemahasiswaan ini mendesak Bupati Mamasa untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap jajaran OPD yang belum menunjukkan performa optimal.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, dengan tegas menyoroti fenomena OPD yang lebih mengedepankan aspek formalitas dibandingkan substansi kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Banyak OPD hari ini lebih sibuk pada formalitas daripada substansi kerja. Anggaran habis, tapi rakyat tak merasakan dampaknya. Pemerintah Kabupaten tidak boleh menjadi panggung nyaman bagi pejabat gagal,” tegas Arifin Djalil.
Dalam analisisnya, Arifin memaparkan bahwa kondisi birokrasi di Mamasa sedang berada dalam titik stagnasi yang mengkhawatirkan. Beberapa dinas teknis dinilai tidak mampu merealisasikan program-program kerja yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah OPD justru disinyalir menjadi sarang pemborosan anggaran dan praktik-praktik manipulatif yang jauh dari semangat pelayanan publik.
“Evaluasi bukan hanya tentang kinerja administratif, tapi juga tentang moralitas jabatan. Jika seorang kepala dinas tidak memiliki kepekaan sosial dan kapasitas teknis, maka ia gagal menjalankan mandatnya. Bupati harus berani mengambil langkah tegas, bukan sekadar rotasi politik,” tambah Arifin.
HMI Cabang Mamasa menekankan bahwa pembangunan daerah akan terhambat jika dikelola oleh jajaran birokrat yang tidak memiliki visi jelas. Mereka berpendapat, dalam konteks Kabupaten Mamasa yang masih tertinggal dalam aspek infrastruktur dan pelayanan dasar, setiap OPD seharusnya berperan sebagai motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
Organisasi kemahasiswaan ini bahkan mengeluarkan pernyataan keras bahwa jika evaluasi menyeluruh tidak segera dilakukan, maka Bupati Mamasa patut diduga bersekongkol dalam ketidakmampuan sistemik tersebut.
“Jika evaluasi menyeluruh tidak dilakukan, maka Bupati patut diduga bersekongkol dalam ketidakmampuan sistemik ini. Rakyat Mamasa butuh kepemimpinan yang progresif dan berani membersihkan barisan dari elemen-elemen penghambat kemajuan,” ujar Arifin.
Salah satu fenomena ironis yang disorot HMI Cabang Mamasa adalah adanya kesenjangan responsivitas antara Bupati dan jajaran OPD di bawahnya.
“Betapa lucunya jika di daerah Kabupaten Mamasa, justru jauh lebih peka dan responsif seorang Bupati sebagai atasan ketimbang oknum OPD yang berada di posisi bawahan. Ini menandakan bahwa Bupati Mamasa harus ambil sikap yang tegas,” tutup Arifin.
HMI Cabang Mamasa menyatakan komitmennya untuk mengawal isu ini secara berkelanjutan. Mereka berencana menyiapkan kajian akademik terhadap kinerja OPD yang dianggap bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi massa jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan desakan yang disampaikan oleh HMI Cabang Mamasa. (Antyka)
