MAMUJU, GEMADIKA.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menargetkan percepatan penghapusan 279 titik blankspot internet yang tersebar di enam kabupaten. Langkah ini sebagai upaya strategis mendukung transformasi digital di sektor pendidikan dan kesehatan, seiring dengan hadirnya Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar, Mustari Mula, menyebutkan bahwa hingga Mei 2025, terdapat 279 titik layanan publik yang belum tersentuh akses internet.
“Data kami mencatat, titik blankspot itu tersebar di 90 desa, 46 SMA, 68 SMK, 13 SLB, dan 62 puskesmas yang tersebar di enam kabupaten se-Sulbar,” ungkap Mustari, Sabtu (10/5/2025).
Tak hanya itu, menurut Mustari, masih ada 83 desa lainnya yang masuk kategori lemah sinyal, yang turut menjadi fokus intervensi Pemprov Sulbar agar dapat masuk dalam skema prioritas program BAKTI Komdigi melalui dukungan jaringan internet satelit SATRIA-1.
“Tentu ini perjuangan tidak mudah,” ujar Mustari. “Berkurangnya jumlah wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) membuat kompetisi untuk mendapatkan perhatian antar sesama wilayah Non-3T menjadi sangat tinggi.”
Sebagai bentuk alternatif, Diskominfopers juga mendorong penguatan konektivitas internet berbasis mobile 4G menggunakan Base Transceiver Station (BTS). Pengajuan usulan dilakukan melalui aplikasi SIGNAL milik Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkomdigi.
“24 persen wilayah Sulbar pada segmen ini masih membutuhkan penyediaan sinyal seluler, dengan tantangan sebagian besar daerah tersebut secara geografis dan populasi kurang ‘komersial’ bagi operator seluler,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menginisiasi program strategis Quickwins SULBAR CERDAS dan SULBAR BERDAYA. Kedua program ini menyasar penyediaan akses internet di sekolah serta desa dan puskesmas dengan target ambisius: Sulbar Zero Blankspot.
“Program ini merupakan stimulan sewa internet dari Pemprov selama 12 bulan per titik yang akan menyasar 279 titik blankspot, dan disediakan secara bertahap selama 3 tahun sesuai kemampuan anggaran, sambil menunggu bantuan pusat terealisasi dari BAKTI dan Ditjen Infrastruktur Digital Kemenkomdigi,” urainya.
Langkah awal dari program ini akan dimulai dengan pelaksanaan RAKORTEK (Rapat Koordinasi Teknis) penanganan blankspot yang digelar antara Mei hingga Juni 2025. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan survey lapangan guna pengumpulan data untuk usulan bantuan pada aplikasi BAKTI untuk segmen fasilitas publik serta aplikasi SIGNAL untuk segmen pemukiman dan jalur lintas jalan.
“Ini merupakan upaya nyata dalam rangka mempercepat tersedianya layanan internet bagi seluruh warga masyarakat di wilayah blankspot dan lemah sinyal, dengan harapan seluruh Pemkab dapat merespon dengan kerja sama yang baik dan cepat,” tutup Mustari.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan