YOGYAKARTA, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Salah satu bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Kemendagri dalam kegiatan Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PN-GTPP-LHS) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Hotel Alana, Yogyakarta.
Gerakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan siap saji yang diberikan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok prioritas lainnya diproses di tempat yang bersih, aman, dan memenuhi standar sanitasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Program MBG adalah program nasional yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah punya peran penting, mulai dari memastikan data penerima yang akurat, membangun fasilitas pelayanan gizi, sampai menjaga keamanan pangan yang disajikan,” ujar Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (28/7/2025).
Lebih lanjut, Restuardy menjelaskan bahwa Kemendagri telah mengambil sejumlah langkah konkret guna memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program MBG, antara lain melalui:
• Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1/640/SJ (11 Februari 2025) tentang integrasi Program MBG ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
• Surat Edaran No. 500.12/2119/SJ (22 April 2025) tentang dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
• Surat Edaran No. 400.5.7/4072/SJ (25 Juli 2025) tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di daerah.
Program MBG merupakan salah satu visi utama Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana tercantum dalam buku Paradoks Indonesia. Program ini menargetkan penurunan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta pencegahan stunting secara nasional.
Sebagai catatan, pada tahun 2024, angka stunting nasional tercatat sebesar 19,8 persen dan ditargetkan turun menjadi 11 persen pada 2029. Selain itu, MBG juga diharapkan dapat memperluas akses gizi serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Arif Sumantri, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif Kemendagri dalam gerakan ini. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kolaborasi antara HAKLI, Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur. Ini menyangkut keselamatan generasi. Makanan yang sehat dan aman adalah jembatan keberlanjutan bangsa,” tegas Arif Sumantri.
Ia juga menambahkan bahwa tenaga sanitasi lingkungan perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan pembinaan terhadap tempat pengolahan pangan di seluruh daerah. HAKLI berencana menjadikan gerakan ini sebagai agenda tahunan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sanitasi pangan, tetapi juga sebagai dasar penilaian serta pemberian penghargaan bagi kepala daerah yang berprestasi.
Acara pencanangan ini turut dihadiri oleh sejumlah instansi, antara lain:
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
• HAKLI,
• AKKOPSI,
• Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
• Badan Gizi Nasional (BGN),
• Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes),
• Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),
• International Federation of Environmental Health (IFEH) Malaysia,
• Malaysian Association of Environmental Health (MAEH),
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Kegiatan ini menandai langkah awal penting dalam penguatan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui pangan bergizi yang aman dan laik sanitasi. (Selamet)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan