JAKARTA, GEMADIKA.com – Suara mahasiswa kembali bergema di Gedung DPR RI. Kali ini, mereka tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga menuntut keadilan atas serangkaian kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi bulan Agustus lalu.
Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025) pukul 14.30 WIB, puluhan mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka berkumpul untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pimpinan DPR RI.
Tuntutan Pembentukan Tim Investigasi Independen
Ketua BEM UI Agus Setiawan menjadi corong suara mahasiswa dalam pertemuan tersebut. Dengan tegas, ia menyampaikan permintaan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi selama demonstrasi bulan Agustus.
“Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini,” kata Agus dalam audiensi, Rabu (3/9/2025).
Tuntutan ini muncul setelah serangkaian insiden kekerasan menewaskan beberapa korban, termasuk Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Tragedi ini menjadi salah satu momentum penting yang mendorong mahasiswa untuk terus memperjuangkan keadilan.
Sorotan Terhadap Pernyataan Presiden Prabowo
Agus juga menyinggung pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan makar dalam aksi demonstrasi yang memicu kerusuhan. Menurutnya, pernyataan tersebut merugikan massa yang benar-benar menyuarakan aspirasinya secara damai.
“Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut,” ungkapnya.
Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam mahasiswa terhadap stigmatisasi yang menimpa gerakan mahasiswa secara keseluruhan.
Kritik Pedas Soal Tunjangan DPR di Tengah Krisis Ekonomi
Selain isu kekerasan, BEM UI juga menyoroti kontras yang mencolok antara kondisi ekonomi rakyat dengan kehidupan anggota DPR. Agus mempertanyakan kenaikan tunjangan anggota Dewan yang dinilai tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan, kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebenarnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya?” kata Agus.
“Di tengah masyarakat rentan, menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian,” imbuhnya.
Kritik ini menggambarkan kekecewaan mahasiswa terhadap sikap para wakil rakyat yang dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat.
Suara Mahasiswa dari Berbagai Universitas
Pertemuan ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas ternama, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Keberagaman institusi ini menunjukkan bahwa tuntutan mahasiswa merupakan aspirasi kolektif dari berbagai kalangan akademis.
Pimpinan DPR RI yang hadir dalam audiensi tersebut diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Mereka menyimak dengan seksama setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Momentum Penting bagi Demokrasi Indonesia
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam dinamika demokrasi Indonesia, di mana mahasiswa kembali menunjukkan perannya sebagai agent of change. Tuntutan mereka mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari penegakan hukum hingga kesejahteraan rakyat.
Kini, mata publik tertuju pada respons konkret yang akan diberikan oleh pimpinan DPR RI terhadap tuntutan mahasiswa ini.
Apakah aspirasi mereka akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investigasi independen, atau hanya akan menjadi catatan dalam arsip gedung parlemen?
