SWI Prihatin atas Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia

JAKARTA, GEMADIKA.com –  Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas pencabutan kartu identitas liputan Istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia. Peristiwa ini terjadi usai Diana bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

“Kami SWI merasa prihatin atas hal yang dialami oleh wartawan CNN Indonesia itu,” ujar Plt. Ketua Umum/Sekjen SWI, Herry Budiman, melalui pesan WhatsApp yang diterima redaksi, Minggu sore (28/9/2025).

Menurut Herry, pers memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Apalagi saat ini program MBG menjadi sorotan publik akibat sejumlah kasus keracunan yang meluas di berbagai daerah.

“Dalam tugas jurnalistik profesional, wartawan wajib melakukan konfirmasi, menguji informasi, dan memastikan prinsip cover both side, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang valid,” tegasnya.

Sikap Resmi SWI

Menanggapi peristiwa pencabutan kartu liputan tersebut, SWI menyatakan sikap:

1. Pencabutan kartu identitas liputan Istana merupakan bentuk pembungkaman terhadap kemerdekaan pers.
2. Cara yang dilakukan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dinilai berpotensi membuat wartawan Istana bekerja hanya sebagai penyampai pesan pemerintah.
3. Pers harus diposisikan sebagai mitra, kontrol sosial, pengawas pemerintahan, sekaligus penyampai informasi akurat bagi masyarakat.

Sebelumnya, berdasarkan berbagai pemberitaan, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan milik Diana Valencia karena keberatan dengan pertanyaan yang diajukan terkait MBG kepada Presiden Prabowo. Pertanyaan tersebut dianggap “di luar konteks” oleh pihak Istana.

Akibat pencabutan ID Card, Diana kini kehilangan akses untuk meliput aktivitas Presiden dan kegiatan di lingkungan Istana Kepresidenan. Padahal, kartu liputan istana merupakan syarat mutlak bagi jurnalis agar dapat masuk dan melakukan peliputan di kompleks kepresidenan.(tim)