JAKARTA, GEMADIKA.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sentilan keras kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Kritik tersebut disampaikan Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025). Pernyataan Menkeu ini menjadi sorotan karena mengungkap masalah mendasar dalam sistem penyaluran subsidi yang selama ini menjadi beban besar APBN.
DTSEN Sudah Siap, Tapi Belum Digunakan ESDM
Purbaya mengatakan basis data DTSEN yang dirancang untuk memastikan subsidi tepat sasaran sebenarnya sudah tersedia dan siap digunakan. Bahkan, Kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf telah menggunakannya dalam program bantuan sosial.
“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” kata Purbaya.
DTSEN adalah sistem data terpadu yang memuat informasi ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh. Data ini seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima subsidi dan siapa yang tidak, sehingga bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Fakta bahwa Kementerian Sosial sudah menggunakan sistem ini dengan baik, sementara Kementerian ESDM yang mengelola subsidi energi senilai ratusan triliun rupiah belum menggunakannya, menimbulkan pertanyaan besar tentang koordinasi antar kementerian.
Subsidi BBM Masih Dinikmati Orang Kaya
Dampak dari tidak digunakannya DTSEN ini sangat nyata dan merugikan. Purbaya menyebut selama ini masih ada orang kaya yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah, terutama di sektor energi. Padahal, subsidi seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
“Tidak digunakannya DTSEN, menyebabkan penyaluran BBM subsidi sulit tepat sasaran. Sehingga masih dinikmati orang kaya,” tegas Purbaya.
Ini adalah masalah klasik yang sudah lama menjadi perdebatan publik. BBM subsidi seperti Pertalite yang seharusnya untuk rakyat kecil, justru sering dikonsumsi oleh pemilik kendaraan mewah. Mereka yang mampu membeli BBM non-subsidi malah menikmati subsidi negara yang seharusnya bukan haknya.
Akibatnya, beban subsidi membengkak tanpa memberikan dampak optimal pada pengentasan kemiskinan. Subsidi malah bocor ke kantong mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan.
Rencana Koordinasi dengan Kementerian ESDM
Menanggapi kondisi ini, Purbaya menegaskan akan segera mengajak pihak Kementerian ESDM berkomunikasi untuk memastikan penggunaan DTSEN dalam penyaluran BBM subsidi ke depan.
“Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” ujarnya.
Koordinasi ini menjadi krusial mengingat subsidi energi merupakan pos pengeluaran terbesar dalam APBN setelah belanja pegawai dan infrastruktur. Jika sistem penyalurannya tidak diperbaiki, pemborosan akan terus terjadi dan beban fiskal negara semakin berat.
Yang menarik, pernyataan Menkeu ini dilakukan di forum terbuka Rapat Kerja DPR, menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutupi masalah internal koordinasi antar kementerian. Ini bisa menjadi tekanan politik bagi Menteri Bahlil untuk segera mengadopsi DTSEN.
Subsidi Belum Bisa Dihentikan
Meski mengkritik ketidaktepatan sasaran, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum bisa menyetop program subsidi, khususnya BBM. Menurut dia, hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi di tanah air belum begitu cepat.
“Saat ini, BBM subsidi belum bisa disetop penyalurannya. Karena pertumbuhan ekonomi belum memungkinkan,” kata Purbaya.
Ia menekankan tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Kesenjangan ekonomi masih sangat lebar antara kelompok atas dan bawah. Oleh karena itu, subsidi akan tetap berjalan sebagai jaring pengaman sosial.
“Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi,” tuturnya.
“Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” tandas Purbaya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Jadi Kunci
Purbaya menyatakan dukungannya terhadap ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia bisa keluar dari ketergantungan subsidi.
“Jika ingin menyetop BBM subsidi, kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat,” kata dia.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus akan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat paling bawah. Mereka yang paling rentan adalah yang pertama merasakan dampak negatif ketika ekonomi melambat.
“Walaupun susah mungkin ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama akan tercapai juga,” imbuh Purbaya.
Target 8 persen memang ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5 persen. Namun, dengan terus bergerak ke arah yang benar dan melakukan reformasi struktural, target tersebut bukan tidak mungkin tercapai dalam jangka menengah.
Realisasi Subsidi Hampir Setengah Pagu
Dalam laporan anggarannya, Purbaya mengungkapkan pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 adalah Rp498,8 triliun. Realisasinya per Agustus 2025 sudah tembus Rp218 triliun atau setara 43,7 persen dari total pagu.
Angka ini menunjukkan beban subsidi yang sangat besar dalam APBN. Hampir setengah triliun rupiah dialokasikan untuk berbagai bentuk subsidi—mulai dari BBM, listrik, pupuk, hingga pangan. Dan hingga Agustus, hampir separuh dari anggaran tersebut sudah terserap.
Jika subsidi bisa lebih tepat sasaran dengan menggunakan DTSEN, potensi penghematan bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Dana tersebut bisa dialihkan untuk program-program produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berdampak jangka panjang.
Urgensi Reformasi Subsidi
Pernyataan Menkeu Purbaya ini menunjukkan urgensi reformasi subsidi yang sudah lama ditunda-tunda. Subsidi yang tidak tepat sasaran bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga tidak adil secara sosial.
Orang kaya yang seharusnya tidak membutuhkan subsidi malah menikmatinya, sementara orang miskin yang berhak justru sering kesulitan mengaksesnya. Ini adalah distorsi yang harus segera diperbaiki.
Penggunaan DTSEN adalah solusi teknis yang sudah tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan politik dan koordinasi antar kementerian untuk mengimplementasikannya secara konsisten.
Kementerian ESDM sebagai pengelola subsidi energi terbesar harus segera mengadopsi sistem ini. Tidak ada alasan lagi untuk menunda, mengingat Kementerian Sosial sudah membuktikan bahwa sistem ini bisa berjalan dengan baik.
Bola kini ada di tangan Menteri Bahlil Lahadalia. Publik menunggu respons dan aksi nyata untuk memastikan subsidi BBM ke depan benar-benar sampai ke tangan yang tepat—rakyat kecil yang memang membutuhkan. (Mond)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan