MAMASA, GEMADIKA.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa secara tegas memperingatkan Bupati Mamasa agar tidak menjadikan proses seleksi jabatan struktural Eselon III sebagai ruang kompromi kepentingan dan praktik nepotisme yang mencederai prinsip meritokrasi.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Jalil, menilai seleksi Eselon III merupakan ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Menurutnya, jika proses tersebut dikotori oleh kepentingan keluarga, kedekatan politik, atau balas jasa kekuasaan, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik.
“Seleksi ini bukan ruang bagi titipan atau kepentingan elit. Jika hasilnya sarat nepotisme, itu berarti pemerintah secara sadar sedang merusak tatanan birokrasi dan mematikan harapan reformasi di Mamasa,” tegas Arifin.
HMI menilai jabatan Eselon III memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan teknis dan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, setiap indikasi ketidaktransparanan dan intervensi politik harus dibaca sebagai ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang sehat.
Arifin menambahkan, HMI Cabang Mamasa tidak akan tinggal diam apabila seleksi ini menghasilkan pejabat yang tidak berbasis kompetensi. Ia menegaskan bahwa HMI siap mengonsolidasikan kekuatan moral dan intelektual mahasiswa untuk mengawal, mengkritisi, bahkan menekan pemerintah daerah jika ditemukan penyimpangan.
“Kami mengingatkan Bupati Mamasa: sejarah akan mencatat apakah seleksi ini melahirkan birokrat yang kompeten atau justru memperpanjang rantai nepotisme. HMI berdiri di posisi yang jelas—bersama kepentingan publik,” pungkasnya.
HMI Cabang Mamasa menegaskan komitmennya sebagai bagian dari civil society untuk terus mengawasi kebijakan strategis daerah demi terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan