Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Bhayangkari Mamasa Memanas, Oknum S Diduga Intimidasi Korban

MAMASA, GEMADIKA.com – Penanganan kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan oknum anggota Bhayangkari di Polres Mamasa hingga kini masih menjadi sorotan publik. Meski laporan telah berjalan, perkembangan penanganan perkara tersebut dinilai belum menunjukkan kejelasan yang signifikan.

Minimnya informasi terkait proses hukum maupun tindakan disiplin yang diambil memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, sekaligus mempertanyakan komitmen penegakan aturan di internal institusi.

Respon Kapolres Mamasa

Menanggapi lambannya perkembangan kasus, Kapolres Mamasa, AKBP Ariantoni, memberikan pernyataan singkat. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (16/3/2026), ia menegaskan bahwa pihaknya akan menangani perkara tersebut secara profesional.

“Kami akan tindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar AKBP Ariantoni.

Alih-alih Berdamai, Terlapor Diduga Intimidasi Korban

Di tengah proses yang masih berjalan, situasi justru dilaporkan semakin memanas. Oknum berinisial S yang menjadi terlapor diduga tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Berdasarkan bukti percakapan yang dihimpun, S justru diduga melontarkan kalimat bernada menantang dan merendahkan kepada korban. Dalam pesan singkat yang diterima korban, S terkesan tidak menunjukkan penyesalan atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

“Sibukmu mengetik, harusnya maluko menghindar terus dari saya,” tulis S dalam salah satu pesan.

Tidak berhenti di situ, S juga diduga menyampaikan ancaman untuk mendatangi korban secara langsung.

“Tanyama dimanako sekarang, saya kesana,” lanjutnya.

Tindakan tersebut dinilai berpotensi sebagai bentuk intimidasi yang dapat memperkeruh situasi serta mencederai citra organisasi Bhayangkari sebagai bagian dari institusi Polri.

Harapan Masyarakat terhadap Polri

Perkembangan ini memicu desakan dari pihak korban dan masyarakat agar Polres Mamasa dapat bertindak tegas, transparan, dan profesional dalam menangani kasus tersebut.

Kepastian hukum dinilai menjadi hal yang mendesak untuk mencegah berlarut-larutnya penanganan perkara. Jika tidak segera dituntaskan, kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu menurunnya ke

percayaan publik terhadap kredibilitas Polres Mamasa, khususnya dalam menegakkan disiplin internal.

Masyarakat berharap institusi Polri dapat menunjukkan komitmennya dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Penulis : Antyka