BIREUEN, GEMADIKA.com – Ratusan massa dari koalisi gerakan sipil bersama penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menggelar aksi damai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (6/4/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya penanganan pascabencana banjir serta minimnya perhatian terhadap kelompok disabilitas di daerah tersebut.
Empat bulan setelah banjir besar yang terjadi pada November 2025, kondisi para korban dinilai masih memprihatinkan. Sejumlah warga dilaporkan belum terdata sebagai penerima bantuan, sementara sebagian lainnya dikategorikan sebagai TMK (tidak memenuhi ketentuan), sehingga belum memperoleh kepastian bantuan hingga saat ini.
Dalam orasinya, Ketua PPDI, Yusaini, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum responsif terhadap aspirasi penyandang disabilitas.
“Kami sudah berkali-kali mengirim surat audiensi, tapi hasilnya nihil! Tidak pernah diterima, selalu diabaikan. Seolah-olah kami ini bukan manusia, tidak punya harga diri!” tegasnya.
Yusaini juga menyoroti belum disahkannya regulasi daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas, meskipun hal tersebut telah lama diperjuangkan. Ia menilai kondisi ini membuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bireuen belum memiliki landasan yang kuat.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya temuan bahwa sebagian penyandang disabilitas berada pada kategori kesejahteraan tertentu yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap bantuan sosial.
Aksi sempat diwarnai isu dugaan adanya upaya menghambat kehadiran massa. Informasi yang beredar menyebutkan adanya instruksi melalui pesan WhatsApp yang diduga ditujukan kepada aparatur desa untuk membatasi keikutsertaan penyandang disabilitas dalam aksi tersebut.
“Cara-cara seperti ini sangat memalukan! Ini bukti mereka takut terhadap fakta yang akan terbuka di hadapan publik,” kecam Yusaini.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Bireuen, Mukhlis, akhirnya menemui massa dan memberikan penjelasan singkat terkait perkembangan regulasi yang dituntut.
“Sudah ada di DPRK, tinggal tunggu siap,” ujarnya.
Namun, jawaban tersebut dinilai belum memberikan kepastian yang diharapkan oleh massa aksi.
Di akhir kegiatan, Yusaini menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Ini bukan ancaman kosong! Jika kami terus diabaikan, kami akan melangkah ke Jakarta. Kami akan temui Menteri Sosial dan pemerintah pusat!”
“Biar seluruh Indonesia tahu di sini kaum disabilitas dizalimi, hak dirampas, dan aturan dilanggar seenaknya!” pungkasnya.
Aksi berlangsung damai dan tertib hingga selesai, dengan massa menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan korban bencana di Kabupaten Bireuen.(Rahmat P Ritonga)
