MAMASA,GEMADIKA.ocm – Polemik penundaan pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Mamasa yang terus berlarut-larut menuai kritik tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa menilai, mandeknya proses administrasi ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga legislatif tersebut gagal menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara substansial.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, menegaskan bahwa pembiaran kekosongan definitif pada jabatan Sekwan telah mengorbankan roda administrasi kedewanan. Ia menilai DPRD Mamasa saat ini terjebak dalam pusaran ego kelompok dan kehilangan taji sebagai lembaga representasi rakyat.
“DPRD Mamasa hari ini seperti kehilangan kompas komitmennya terhadap rakyat. Kasus penundaan pelantikan Sekwan ini bukan sekadar masalah teknis birokrasi, melainkan cerminan dari disfungsi lembaga legislatif yang gagal mengelola konflik kepentingan,” ujar Arifin Djalil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6).
Menurut Arifin, setidaknya ada tiga poin krusial yang menunjukkan rapuhnya kinerja DPRD Mamasa dalam menyikapi persoalan ini:
Pertama, lumpuhnya fungsi fasilitasi dan administrasi. Sekwan merupakan jantung administrasi yang menjembatani regulasi eksekutif dan legislatif. Membiarkan posisi ini tanpa kepastian definitif dinilai sengaja memperlambat kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Kedua, abai terhadap asas kepastian hukum. Proses pergantian dan pelantikan pejabat publik telah diatur ketat oleh regulasi birokrasi. Penundaan yang berlarut-larut mengindikasikan adanya intervensi kepentingan politik praktis yang dipaksakan untuk menabrak mekanisme tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
Ketika, hilangnya kepekaan krisis (crisis of sensitivity). Di tengah situasi daerah yang membutuhkan akselerasi kebijakan dan stabilitas politik-ekonomi, DPRD justru mempertontonkan drama perebutan pengaruh internal.
“Tupoksi DPRD itu jelas: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Bagaimana mereka bisa mengawasi eksekutif dengan objektif, jika untuk mengurus rumah tangganya sendiri saja mereka gagal total dan tersandera oleh kepentingan kelompok? Ini preseden buruk bagi demokrasi di Mamasa,” tegas Arifin.
Menyikapi kondisi tersebut, HMI Cabang Mamasa secara resmi mengeluarkan tiga tuntutan tegas:
- Hentikan Politisasi Birokrasi: Mendesak pimpinan dan seluruh fraksi di DPRD Mamasa untuk segera menyudahi ego sektoral dan menyelesaikan polemik pelantikan Sekwan sesuai koridor hukum.
- Kembali ke Tupoksi Rakyat: Menuntut DPRD Mamasa untuk fokus pada penyelesaian agenda daerah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat, ketimbang menghabiskan energi pada konflik internal.
- Ancaman Eskalasi Gerakan: Jika dalam waktu dekat polemik ini tidak diselesaikan dan fungsi kedewanan terus menunjukkan kemunduran, HMI Cabang Mamasa bersama elemen gerakan mahasiswa akan mengambil langkah taktis di jalanan sebagai bentuk mosi tidak percaya.
“Rakyat Mamasa butuh kepastian kerja nyata, bukan tontonan sandiwara elit yang gagal paham tugas dan fungsinya sendiri,” pungkas Arifin.(Antika maryam)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan