MAKASSAR, GEMADIKA.com – Aduan pelanggaran etik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terhitung lebih banyak dari masa Pemilu 2024 kemarin.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut, jumlah aduan pelanggaran etik Pilkada sudah mencapai angka 500 aduan.
“Selama 10 bulan terakhir jumlah pengaduan ke DKPP itu mencapai 568. Itu pengaduan sangat besar untuk lembaga peradilan etik,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat kegiatan rakor penyelenggara pemilu di Makassar, Jumat (25/10/2024).
Heddy menerangkan banyaknya penyelenggara pemilu yang mempunyai kedekatan dengan peserta pilkada, hal ini menjadi penyebab banyaknya aduan pelanggaran etik ke DKPP.
“Kedekatan dalam hal geografis maupun emosional. Calon bupati dan gubernur pasti kenal dengan ketua KPU dan Bawaslunya. Mereka juga punya tim sukses dari saudaranya, kadang-kadang bersaudara dengan penyelenggara Pemilu, inilah yang kadang-kadang mengganggu integritas penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.
Menurutnya, ada faktor lingkungan dan faktor eskalasi politik yang membuat integritas KPU dan Bawaslu menurun.
“Inilah yang harus kita sadari bersama dan yakini, bahwa Pilkada nanti dalam penegakan etik, dalam hal pelaksanaannya akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelasnya.
Heddy menyebutkan, pada tahun 2023, jumlah aduan telah mencapai 325. Namun hingga saat ini, jumlah aduan yang sudah diterima DKPP mengalami kenaikan dengan jumlah mencapai 568 per 25 Oktober 2024.
“Bulan Oktober 2024 masih berjalan, tapi aduan yang diterima DKPP sudah mencapai 173 persen dari jumlah aduan yang diterima pada 2023. Oleh karena itu kami ingin menjadikan Rakor ini sebagai pengingat bagi penyelenggara Pemilu untuk bekerja dengan baik dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” bebernya.
Heddy juga menjelaskan, jumlah aduan pelanggaran etik ke DKPP jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada saat Pemilu 2024 Februari lalu.
“Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat Pilkada jauh lebih tinggi dibanding Pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan Rakor Penyelenggara Pemilu,” pungkasnya. (Reza Ori)
