ACEH, GEMADIKA.com – Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 memicu kritik keras dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA). Melalui Ketua SAPA, Fauzan Adami, organisasi ini mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera menuntaskan proses pengesahan anggaran yang tertunda sejak awal tahun.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima Pemerintah Aceh pada awal Januari 2025, terdapat catatan penting mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Evaluasi ini bertujuan mengoptimalkan alokasi dana untuk kegiatan prioritas daerah.
“Penundaan ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga menghambat pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera membahas kembali APBA, mengevaluasi kegiatan yang tidak produktif, dan memastikan anggaran dialokasikan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegas Fauzan pada Rabu (22/01/2025).
SAPA menggarisbawahi dampak serius dari keterlambatan ini, terutama pada sektor vital seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini dikhawatirkan akan membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar dan berpotensi melemahkan perekonomian Aceh.
Dalam pernyataan kritisnya, Fauzan juga menyampaikan pesan tegas kepada Penjabat Gubernur Aceh. “APBA 2025 harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar dokumen formal yang mengakomodasi kepentingan politik,” ujarnya.
SAPA menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. “Setiap sen dari APBA harus digunakan secara bijak, dan seluruh prosesnya harus diawasi agar tidak ada penyimpangan. Pemerintah dan DPRA harus menunjukkan keberpihakan mereka kepada rakyat,” tambah Fauzan.
Mengakhiri pernyataannya, Fauzan menegaskan, “Pemerintah dan DPRA harus segera menyelesaikan pembahasan APBA ini. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan penundaan yang justru mengorbankan kesejahteraan mereka.” (Rahmat P Ritonga)
