KUPANG, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Bidang PMK, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kemendesa, melakukan kunjungan monitoring terpadu terkait Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF periode 2021-2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.
Kunjungan ini menandai tahun keempat program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF dalam periode tersebut. Melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tujuh komponen program, yaitu gizi, air bersih, sanitasi dan kebersihan, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta kebijakan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Monitoring yang dilaksanakan selama tiga hari ini berfokus pada Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kabupaten dan Kota Kupang. Tujuannya untuk memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan serta mengamati implementasi program secara langsung, sekaligus mengidentifikasi praktik baik hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan UNICEF agar dapat disebarluaskan ke daerah lain.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas Lana, yang mewakili Penjabat Gubernur NTT, saat menerima rombongan di ruang kerjanya, menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah dan UNICEF telah terjalin lama. Ke depan, fokus utama adalah memperkuat wilayah perbatasan serta terus mengupayakan pencegahan stunting di wilayah NTT.
“Untuk melihat pelaksanaan Program Kerja Sama RI-UNICEF di Provinsi NTT kami sangat berharap pelaksanan monitoring yang mencakup proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan UNICEF dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (1/10).
Sementara itu, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Suharyanto, selaku ketua rombongan, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari praktik baik di daerah serta mengidentifikasi dukungan yang bisa diberikan untuk memastikan hasil-hasil pembelajaran tersebut dapat didiseminasi ke kabupaten/kota lain di Indonesia.
“Fokus PAUD HI ini dipilih karena walaupun sudah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD HI, namun belum banyak daerah yang mampu mengimplementasikannya dengan baik,” tandasnya.
Tim Monitoring Pusat melakukan kunjungan ke empat PAUD HI dan empat Puskesmas, termasuk TK Negeri Pembina Fatuleu dan Puskesmas Camplong, TK Kristen Tunbes dan Puskesmas Baumata, PAUD Pniel Manulai 2 dan Puskesmas Pasir Panjang, serta PAUD Cemara dan Puskesmas Oebobo. Kegiatan yang diamati mencakup program pendidikan, kesehatan ibu dan anak, termasuk imunisasi dan kesehatan lingkungan, serta layanan deteksi dini gizi buruk pada balita.
Berdasarkan hasil temuan lapangan, beberapa pembelajaran utama yang diperoleh dari kunjungan ini antara lain terbitnya kebijakan terkait PAUD HI, adanya komitmen anggaran dari pemerintah daerah, serta dukungan lintas sektor dalam memperkuat implementasi program.
Rekomendasi dari kunjungan ini mencakup peningkatan kapasitas guru PAUD dan tenaga kesehatan, penyesuaian menu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung layanan gizi buruk, pemanfaatan dana desa, dukungan program gizi, KIA, imunisasi, sanitasi, kebersihan dan air bersih, serta perlindungan anak di desa. Selain itu, penguatan prioritas PAUD HI dalam RPJMD 2025-2029 dan peningkatan dukungan pemerintah terhadap hak anak untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Akta Kelahiran juga menjadi bagian penting dari upaya memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. (Selamet)
