PB HMI Bergabung dalam Aksi Jilid II ALMAMATER Desak Kejagung Tangkap Sekda Mamasa

JAKARTA, GEMADIKA.com – Gelombang tuntutan penegakan hukum di Kabupaten Mamasa terus menguat dan meluas ke tingkat nasional. Setelah Aliansi Mamasa Mamase Terdidik (ALMAMATER) mengumumkan rencana Aksi Jilid II pada Rabu, 23 Juli 2025, kini organisasi mahasiswa terbesar Indonesia ikut turun gunung.

Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pengembangan Profesi dan Literasi Publik (Bakornas LAPENMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) resmi menyatakan bergabung dalam barisan perlawanan menuntut keadilan untuk kasus dugaan korupsi yang menyeret nama pejabat tinggi daerah.

PB HMI: “Hukum Tidak Boleh Tumpul ke Atas”

Hakiki, Direktur Jurnalistik dan Literasi Publik LAPENMI PB HMI, dengan tegas menyatakan sikap organisasinya yang tidak akan membiarkan praktik korupsi merajalela tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

“Apa yang terjadi di Mamasa bukan hanya tentang satu nama atau satu kasus. Ini tentang bagaimana hukum diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya tunduk pada hukum. Kami, PB HMI melalui LAPENMI, akan berdiri di garda depan bersama ALMAMATER untuk menuntut keadilan,” tegas Hakiki.

Kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi proyek fiktif senilai Rp2 miliar yang melibatkan H. Sukur Badawi, yang menjabat sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan sekaligus saat ini menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.

Kritik Keras untuk Kejaksaan Agung

Dalam pernyataan sikapnya, Hakiki menyoroti kinerja Kejaksaan Agung RI yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam menangani kasus yang telah mencuat ke permukaan publik ini.

“Ketika Kejagung lamban, maka publik punya hak curiga. Ketika Kajati Sulbar bungkam, maka rakyat punya hak menuntut evaluasi total. Negara tidak bisa dibiarkan menjadi panggung bagi para penjarah uang rakyat,” lanjutnya.

Organisasi mahasiswa ini menilai bahwa sikap pasif penegak hukum justru akan menciptakan preseden buruk. Kesan bahwa hukum hanya tegas pada rakyat biasa namun “bertekuk lutut” di hadapan elite daerah semakin menguat di mata masyarakat.

Lima Tuntutan Konkret untuk Keadilan

ALMAMATER dan Bakornas LAPENMI PB HMI secara bersama-sama merumuskan lima poin tuntutan yang harus segera direalisasikan:

1. Tangkap dan adili Sekda Mamasa, H. Sukur Badawi!
2. Turunkan Tim Khusus Kejagung ke Mamasa dan ambil alih penyidikan!
3. Evaluasi dan copot Kajati Sulawesi Barat!
4. Usut tuntas seluruh proyek fiktif di Mamasa!
5. Buka akses keadilan dan lindungi pelapor kasus korupsi!

Aksi Jilid II: Momentum Perlawanan yang Lebih Besar

Dengan dukungan organisasi mahasiswa nasional, Aksi Jilid II yang dijadwalkan pada Rabu mendatang diprediksi akan menghadirkan massa yang jauh lebih besar dan mendapat perhatian media nasional yang lebih luas.

“Jangan kira kami diam karena takut. Kami diam karena sedang menyusun barisan. Aksi Jilid II adalah langkah awal menuju babak yang lebih besar,” ujar Hakiki menegaskan komitmen jangka panjang gerakan ini.

Pernyataan penutup dari Direktur LAPENMI PB HMI ini semakin menguatkan tekad para penggerak anti-korupsi:

“Hukum yang tidak berpihak pada kebenaran adalah pangkal dari ketidakadilan. Dan kami datang untuk menggugat itu!.” (Antyka)