JAKARTA, GEMADIKA.com – Dalam sebuah momen bersejarah, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, mengakhiri kekosongan jabatan strategis ini selama seperempat abad.
Pelantikan yang berlangsung di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat pada Minggu (10/8/2025) ini sekaligus menandai era baru penguatan struktur pertahanan Indonesia.
Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir dijabat oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada periode 1999-2000. Kini, setelah 25 tahun berlalu, posisi strategis ini kembali diaktifkan untuk menghadapi dinamika keamanan global yang semakin kompleks.
Dukungan DPR: Keputusan Berdasar Kebutuhan Lapangan
Pelantikan ini mendapat apresiasi dari Komisi I DPR. Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menilai langkah Presiden Prabowo sangat tepat dan strategis.
“Kembalinya pengaktifan jabatan Wakil Panglima TNI setelah sekian lama tidak diisi perlu kita lihat dalam perspektif strategis dan kerangka fungsional. Secara historis, posisi ini pernah ada untuk membantu Panglima TNI dalam mengoordinasikan tiga matra darat, laut, dan udara serta memastikan kesinambungan komando ketika Panglima berhalangan,” kata Amelia kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
Namun, politisi NasDem ini menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan pertahanan. “Namun, kami di Komisi I DPR RI menilai bahwa setiap penambahan atau pengaktifan kembali jabatan strategis harus dilandasi pertimbangan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar penyesuaian struktur,” imbuhnya.
Amelia juga menyoroti pentingnya kejelasan peran agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. “Kami juga menekankan pentingnya transparansi dalam menetapkan peran dan fungsi Wakil Panglima TNI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Panglima maupun Kepala Staf Angkatan,” ujar dia.
“Jabatan ini harus benar-benar menjadi multiplier effect dalam mempercepat pengambilan keputusan strategis, mengoptimalkan koordinasi antarmatra, dan memperkuat kesiapan tempur TNI,” tambahnya dengan tegas.
Revolusi Struktur TNI: Ratusan Satuan Baru Diresmikan
Dalam upacara yang sama, Presiden Prabowo juga meresmikan transformasi besar-besaran struktur TNI. Tidak tanggung-tanggung, ratusan satuan baru dibentuk untuk memperkuat jangkauan pertahanan di seluruh Nusantara.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer,” ujar Prabowo dalam upacara yang disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Enam Kodam Baru Jangkau Seluruh Indonesia
Keenam Kodam baru yang diresmikan adalah:
- Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau) – dipimpin Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo
- Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi) – dipimpin Mayjen TNI Arief Gajah Mada
- Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu) – dipimpin Mayjen TNI Kristomei Sianturi
- Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Selatan) – dipimpin Mayjen TNI Zainul Arifin
- Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat) – dipimpin Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar
- Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan, berpusat di Merauke) – dipimpin Mayjen TNI Lucky Avianto
Penguatan Matra Laut dan Udara
Tidak hanya darat, matra laut juga diperkuat dengan pembentukan 14 Komando Daerah Laut (Kodaeral) baru yang tersebar dari Belawan hingga Sorong. Sementara itu, tiga Komando Daerah Udara (Kodau) dibentuk untuk mengawal wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.
Kopassus sebagai pasukan elite juga mendapat penguatan dengan dibentuknya enam grup baru, masing-masing dengan komandan yang berpengalaman.
Inovasi: Batalion Teritorial Pembangunan
Yang paling menarik adalah pembentukan 100 Batalion Teritorial Pembangunan – sebuah konsep revolusioner yang menggabungkan fungsi pertahanan dengan pembangunan masyarakat.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan konsep unik ini: “Setiap batalion berdiri di lahan seluas 30 hektar, dengan kompi-kompi yang menjawab kebutuhan masyarakat.”
Setiap batalion dilengkapi dengan Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni – menjadikan TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mitra strategis pembangunan.
Alasan di Balik Penguatan Masif
Presiden Prabowo memberikan penjelasan tegas mengapa penguatan ini sangat mendesak. Dalam pidatonya, ia menyoroti situasi dunia yang penuh ketidakpastian.
“Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana, di kontinen Eropa, di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu,” ujar Prabowo.
Sikap Indonesia yang netral dan tidak berpihak pada blok manapun justru menuntut kekuatan pertahanan yang mumpuni. “Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” tegasnya.
Pesan Kepemimpinan dari Garis Depan
Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para panglima dan komandan baru. Sebagai mantan prajurit, ia menekankan pentingnya kepemimpinan dari garis terdepan.
“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dari depan, dari tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis,” kata Prabowo.
Pandangan Ahli: Langkah Antisipatif yang Tepat
Analis intelijen dan pertahanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai langkah Presiden Prabowo sebagai antisipasi yang tepat terhadap dinamika global.
“Melihat perkembangan lingkungan strategis, di mana konflik, peperangan, perang dagang, dan perebutan pengaruh semakin intensif, wajar jika Presiden mengambil langkah antisipatif berupa penguatan teritorial dan organisasi militer,” ujar Ngasiman.
“Lawatan ke luar negeri terakhir tampaknya memberikan perspektif yang kuat bagi Presiden untuk mempersiapkan kekuatan penuh militer Indonesia,” tambahnya.
Namun, Ngasiman mengingatkan bahwa penambahan satuan harus diiringi dengan akuntabilitas komando, pembaruan doktrin operasi, dan modernisasi alutsista. “Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” tegasnya.
Kritik dan Tantangan
Tidak semua pihak sepakat dengan ekspansi besar-besaran ini. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menilai penambahan struktur TNI tidak sejalan dengan semangat reformasi dan UU TNI.
Al Araf juga menyoroti dampak terhadap anggaran, mengingat TNI saat ini sudah terbebani belanja rutin 60-70 persen dari total anggaran. Penambahan struktur dikhawatirkan akan mengurangi alokasi untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit.
Masa Depan Pertahanan Indonesia
Dengan pelantikan Wakil Panglima TNI dan pembentukan ratusan satuan baru, Indonesia memasuki era baru dalam sistem pertahanannya. Komisi I DPR melalui Amelia Anggraini menegaskan komitmen pengawalan kebijakan ini.
“Tujuan akhirnya adalah satu yaitu memastikan TNI semakin profesional, efektif, dan siap menjawab tantangan keamanan negara,” pungkasnya. (Mond)
