PATI, GEMADIKA.com – Gelombang protes terhadap kepemimpinan Bupati Pati Sudewo kembali mencuat. Aksi demonstrasi “jilid 2” dipastikan berlangsung pada Jumat (19/9/2025) siang ini, kali ini dengan sasaran langsung Gedung DPRD Pati di Jalan DR Wahidin, Kaborongan, Pati Lor.
Berbeda dengan aksi sebelumnya yang tersebar di dua lokasi – Kantor DPC Gerindra dan DPC PDIP – kali ini massa akan berkonsentrasi di satu titik strategis. Pilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, mengingat DPRD Pati tengah menjalankan mekanisme Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang berpotensi berujung pada pemakzulan sang bupati.
Akar Masalah: PBB Naik 250%, Mutasi Janggal Picu Amarah
Gelombang kritik terhadap Sudewo mencapai puncaknya setelah serangkaian kebijakan kontroversial yang dinilai anti-rakyat. Yang paling mencolok adalah keputusan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen – angka yang mengejutkan dan bahkan menjadi sorotan nasional.
Tak berhenti di sana, kebijakan mutasi pejabat yang dianggap tidak transparan turut memantik kemarahan publik. Kombinasi kedua isu ini menciptakan momentum yang kuat bagi masyarakat Pati untuk mendesak DPRD menggunakan hak angket guna memakzulkan Sudewo dari kursi kepala daerah.
Strategi Baru: Satu Lokasi, Fokus Maksimal
Penanggung Jawab aksi demo, Suharno, mengungkapkan perubahan strategi yang lebih terfokus.
“Kami ubah lokasinya jadi di depan Gedung DPRD Pati. Pertimbangannya, dari pada kami berada di berbagai tempat, (lebih baik) fokus di satu titik saja, toh nanti sama saja konteksnya, ketemu di situ,” ungkap Suharno.
“Sekaligus kami mengawal Pansus Hak Angket,” tambahnya.
Keputusan ini menunjukkan kematangan strategi pengorganisasian massa, di mana konsentrasi kekuatan di satu titik diharapkan memberikan dampak psikologis dan politik yang lebih besar kepada para wakil rakyat.
Polisi Antisipasi: Program “Go To School” Sasar Ribuan Siswa
Mengantisipasi potensi eskalaasi, Polresta Pati mengambil langkah preventif dengan menerjunkan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Pati pada Kamis (18/9/2025).
Program “Go To School” yang diusung dengan tema “penyampaian pendapat secara demokratis dan bertanggung jawab” ini berhasil menjangkau 37 sekolah – mulai dari SMP, SMA, SMK, hingga MTs – dengan total ribuan siswa.
Kasat Binmas Polresta Pati, Kompol Sunar, menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam menjaga stabilitas daerah.
“Pelajar adalah aset bangsa. Jangan sampai energi mereka justru tersalurkan pada hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tegas Sunar.
Protokol Keamanan Sekolah Diperketat
Untuk meminimalkan keterlibatan siswa dalam aksi demo, pihak kepolisian meminta sekolah-sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan dengan berbagai opsi fleksibel.
“Kami meminta sekolah untuk waspada, misalnya dengan memulangkan siswa lebih awal atau pembelajaran daring bila situasi tidak memungkinkan. Ini semata-mata untuk menjaga keselamatan anak-anak,” jelas Kompol Sunar.
Strategi ini mencerminkan pendekatan komprehensif kepolisian yang tidak hanya fokus pada pengamanan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap generasi muda dari potensi provokasi dan manipulasi politik.
Sinergi Masyarakat: Kepala Desa Diajak Berperan
Upaya preventif tidak berhenti pada lingkungan sekolah. Polresta Pati juga mengajak kepala desa dan perangkat desa untuk turut menyebarkan pesan keamanan dan ketertiban.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi masyarakat desa sangat diperlukan agar tidak ada warga yang terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan,” ungkap Kompol Sunar.
Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa stabilitas daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat keamanan.
Harapan Jangka Panjang: Generasi Berkarakter
Di balik upaya pengamanan jangka pendek, Kompol Sunar menyampaikan visi jangka panjang untuk generasi muda Pati.
“Harapan kami, para siswa tumbuh sebagai generasi yang kuat, berkarakter, dan mampu menjaga Pati tetap aman serta kondusif,” pungkasnya.
Kronologi Aksi: Dari Dua Partai ke Satu Parlemen
Menarik untuk dicatat bahwa aksi sebelumnya memiliki target yang berbeda-beda. Di Kantor DPC Gerindra, massa menuntut partai untuk memecat Sudewo yang dinilai mencoreng nama baik partai. Sementara di DPC PDIP, fokus tertuju pada penolakan intervensi partai terkait isu pergantian Ketua Pansus – yang notabene adalah anggota DPRD dari fraksi PDIP.
Pergeseran lokasi ke DPRD menunjukkan perubahan strategi dari pressure politik partai menuju tekanan langsung pada lembaga legislatif yang memiliki kewenangan hak angket.
