SIANTAR, GEMADIKA.com – Empat gelombang aksi unjuk rasa yang digelar ratusan massa dari kalangan mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pematangsiantar, Senin (1/9/2025), sempat diwarnai beberapa insiden. Meski begitu, aksi yang berlangsung di Mapolres Siantar dan kantor DPRD Siantar tersebut berakhir dengan kondusif.
Gelombang pertama digelar Kelompok Cipayung Plus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, Himmah, serta sejumlah driver ojol. Massa awalnya berorasi di depan Polres Siantar dengan pengawalan ketat aparat. Karena Kapolres AKBP Sah Udur Sitinjak tidak berada di lokasi, massa kemudian bergerak ke kantor DPRD Siantar yang pintu gerbangnya tertutup rapat.
Aksi sempat memanas dengan insiden dorong-dorongan antara massa dan aparat kepolisian. Bahkan, lemparan benda keras dari kerumunan mengenai beberapa personel TNI dan Polri yang berjaga. Setelah itu, massa akhirnya diterima unsur Forkopimda Siantar bersama sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua Frengki Boy Saragih, serta beberapa anggota dewan lainnya.
Dalam pernyataan sikap, massa menuntut pembatalan tunjangan mewah DPR RI, penghentian tindakan represif aparat, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, dan penegakan HAM. Tuntutan tersebut disetujui Forkopimda dan dituangkan dalam penandatanganan fakta integritas oleh Ketua DPRD, Wali Kota Wesly Silalahi, Kapolres, Danrem 022/PT, dan Kepala Kejaksaan Negeri Siantar.
Gelombang kedua dilakukan Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat se-Kota Pematangsiantar. Aksi ini sempat diwarnai pembakaran ban yang menimbulkan asap tebal. Insiden lain terjadi ketika seorang pria ketahuan mencuri ponsel milik pelajar SMA. Pelaku sempat dipukuli massa sebelum diusir dari lokasi. Aliansi ini juga menyuarakan pembatalan tunjangan DPRD Siantar, serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti-Korupsi. Fakta integritas kembali ditandatangani Ketua DPRD dan Wali Kota.
Gelombang ketiga digelar oleh Aksi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat. Mereka menuntut pembubaran DPR RI, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pengembalian fungsi TNI-Polri sebagai pengayom masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak pembatalan kebijakan yang tidak pro rakyat, prioritas renovasi Pasar Horas, penghentian pembangunan kantor DPRD, dan pembatalan kenaikan NJOP hingga 1000 persen.
Dalam aksi ini, massa juga menyerukan penolakan terhadap anggota DPRD Robin Manurung dari Fraksi NasDem yang pernah dituding memukul mahasiswa saat aksi penolakan RUU TNI. Ketua BKD DPRD Siantar, Ramses Manurung, menegaskan laporan terhadap Robin telah dicabut sejak 10 Agustus 2025.
Gelombang terakhir dilakukan oleh PMII Cabang Pematangsiantar-Simalungun, IMM Pematangsiantar-Simalungun, serta Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menuntut evaluasi tunjangan DPRD, transparansi gaji dan fasilitas, penerapan pola hidup sederhana, serta penyerapan aspirasi driver ojol. Mereka juga meminta Pansus DPRD mengevaluasi kenaikan NJOP, serta Polres Siantar aktif mengurai kemacetan di Jalan Merdeka depan Pasar Horas.
Usai penandatanganan fakta integritas, aksi sempat kembali ricuh ketika massa dan aparat terlibat dorong-dorongan. Hujan deras yang mengguyur membuat situasi memanas, hingga pintu gerbang DPRD sempat dicopot massa sebelum akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib.
Hampir seribuan warga juga tampak menyaksikan jalannya aksi di sekitar Jalan H Adam Malik dan Lapangan H Adam Malik. Meski diwarnai sejumlah insiden, rangkaian empat gelombang unjuk rasa tersebut berjalan relatif aman dan terkendali. (S. Hadi Purba)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan