APBD 2026 Sulbar Terpangkas 16,12%, Pemerintah Jamin Program Pro-Rakyat Jalan Terus

MAMUJU, GEMADIKA.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadapi tantangan berat di tahun mendatang. Transfer ke Daerah (TKD) yang semula diharapkan naik, justru mengalami penurunan drastis hingga 16,12 persen.

Kondisi ini terungkap dalam Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulbar Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pola Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga ini dihadiri seluruh kepala dinas dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Sulbar, termasuk Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, beserta jajarannya.

Transfer Daerah Turun, Bukan Naik

Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan kabar yang cukup mengejutkan terkait proyeksi anggaran daerah. Pemerintah pusat yang semula diasumsikan akan menaikkan Transfer ke Daerah sebesar 9,37 persen dari tahun 2025, ternyata justru menurunkannya hingga 16,12 persen dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penurunan signifikan ini tentunya menjadi tantangan besar bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

“Meskipun sebelumnya diasumsikan terjadi kenaikan TKD sebesar 9,37% dari tahun 2025, realisasinya justru mengalami penurunan sebesar 16,12%,” ungkap Gubernur Suhardi Duka saat memimpin rapat.

Strategi “Panca Daya” Jadi Fokus Utama

Di tengah kondisi anggaran yang ketat, Gubernur Sulbar menekankan pentingnya memaksimalkan belanja langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat tetap berjalan optimal.

Pemprov Sulbar juga akan mempertajam fokus pada lima misi utama pembangunan daerah yang dikenal sebagai “Panca Daya”. Lima misi ini dirumuskan melalui pendekatan berbasis data dan analisis mendalam terhadap kondisi riil Sulawesi Barat.

Gubernur Suhardi Duka juga memaparkan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2025 agar tidak ada program yang tertunda atau terabaikan.

Dinas Perkebunan Pangkas Anggaran Lebih dari Rp6 Miliar

Sebagai tindak lanjut arahan gubernur, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, menyatakan kesediaannya untuk segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran. Dinas yang dipimpinnya harus bersiap memangkas anggaran lebih dari Rp6 miliar sesuai dengan pengurangan pagu yang ditetapkan.

“Ketentuan penyesuaian anggaran belanja tetap mengacu pada poin-poin pengurangan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur,” tegas Faizal.

Meski demikian, Faizal memastikan bahwa komitmen untuk mendukung petani tidak akan berkurang. Belanja bantuan kepada petani justru akan terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di sektor perkebunan.

Bantuan untuk Petani Tetap Prioritas

Faizal menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak akan mengurangi program-program strategis yang langsung menyentuh kesejahteraan petani. Sektor perkebunan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Sulawesi Barat, sehingga dukungan kepada para petani tetap menjadi prioritas utama.

“Kami akan memastikan bahwa belanja bantuan kepada petani tetap optimal guna mendukung misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di sektor perkebunan,” ujar Faizal.

Dinas Perkebunan akan melakukan efisiensi pada pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, sambil tetap menjaga kualitas dan kuantitas program-program pemberdayaan petani.

Seluruh OPD Diminta Siap Berhemat

Pemotongan anggaran tidak hanya dialami oleh Dinas Perkebunan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulbar juga diminta untuk melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mengelola anggaran yang terbatas. Setiap rupiah harus digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Pemprov Sulbar untuk menyatukan visi dan strategi dalam menghadapi tantangan fiskal di tahun mendatang, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun anggaran berkurang. (Antyka)