Bupati TRK Usulkan APBK 2026 Rp1,1 Triliun, Prioritas untuk Tenaga Kontrak dan Atlet PORA XV

NAGAN RAYA, GEMADIKA.com – Bupati Nagan Raya, Dr. TR Keumangan, resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Nagan Raya pada Senin, 24 November 2025.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mohd Rizki Ramadhan ini turut didampingi Wakil Ketua dr. Afzalul Zikri dan Dr. Said Syahrul Rahmad, S.H., M.H. Sebanyak 20 dari 25 anggota dewan hadir dalam sidang penting yang juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), tenaga ahli fraksi, serta sejumlah undangan lainnya.

Anggaran Rp1,1 Triliun dengan Defisit Rp20,5 Miliar

Dalam pemaparannya, Bupati yang akrab disapa TRK menjelaskan bahwa penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

“Substansi APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2026 mengakomodasi berbagai kebijakan seperti penandaan anggaran, alokasi dana umum atau earmark untuk isu strategis tertentu (seperti stunting, kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur), serta sejumlah kegiatan prioritas provinsi dan kabupaten,” ujar Bupati TRK.

Dalam rancangan APBK 2026 ini, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1.125.893.053.953, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.146.393.053.953. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp20.500.000.000.

“Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp20.500.000.000. Defisit tersebut direncanakan tertutupi melalui proyeksi pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar nominal yang sama,” jelasnya.

Bupati TRK mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. “Dari uraian tersebut, secara keseluruhan Rancangan APBK 2026 masih mengalami keterbatasan anggaran,” tambahnya.

Tiga Program Prioritas Tahun 2026

TRK mengungkapkan bahwa ada beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus dalam APBK 2026. Pertama, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terkait penggajian Tenaga Harian Lepas (THL) Paruh Waktu dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diangkat pada tahun ini.

“Kemudian penguatan dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 serta dukungan sarana dan kontribusi bagi para atlet yang akan mewakili Kabupaten Nagan Raya pada Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV di Kabupaten Aceh Jaya tahun depan,” ungkapnya.

Program kedua berkaitan dengan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden. Sementara program ketiga adalah dukungan penuh bagi para atlet Nagan Raya yang akan berlaga di ajang bergengsi PORA XV tahun depan di Kabupaten Aceh Jaya.

Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, TRK menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Optimalisasi PAD perlu terus dilakukan agar dapat mengimbangi tuntutan pembangunan yang berkembang saat ini,” jelasnya.

Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Penyerahan Resmi Rancangan APBK

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan resmi dokumen Rancangan APBK 2026 dari Bupati TRK kepada Ketua DPRK Mohd Rizki Ramadhan. Penyerahan tersebut didampingi unsur pimpinan dewan dan disaksikan oleh seluruh anggota dewan yang hadir.

Ke depan, DPRK Nagan Raya akan melakukan pembahasan mendalam terhadap rancangan anggaran ini sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBK Tahun Anggaran 2026. Pembahasan tersebut akan melibatkan komisi-komisi di DPRK sesuai dengan tupoksi masing-masing. (Rahmat P Ritonga)