DPR Desak Menhut Buka Identitas 12 Perusahaan Pemicu Banjir Besar Sumatera

JAKARTA, GEMADIKA.com – Tekanan kepada Kementerian Kehutanan semakin menguat. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk segera membuka identitas 12 perusahaan yang diduga merusak hutan hingga memicu banjir dahsyat di tiga provinsi Sumatera.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera telah menelan banyak korban jiwa dan menimbulkan penderitaan mendalam bagi ribuan keluarga. Firman menilai, transparansi menjadi kunci penting dalam mengungkap akar masalah tragedi kemanusiaan ini.

“Ini masalah bencana sebagai isu serius yang memengaruhi banyak pihak, terutama korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan harus segera mengumumkan nama-nama perusahaan yang terkait dengan bencana tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi publik,” tegas Firman, Jumat (12/12/2025).

Politisi yang juga dikenal vokal dalam isu lingkungan ini menegaskan bahwa pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Menurutnya, siapa pun—baik perusahaan besar maupun individu—yang terbukti melakukan perambahan kawasan hutan atau pelanggaran lainnya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku.

“Bencana yang telah menelan banyak korban ini harus diusut tuntas penyebabnya sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

Firman juga menyoroti pentingnya keadilan dalam proses hukum. Ia berharap penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam industri kehutanan.

Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, Firman optimis kasus ini dapat menjadi pembelajaran berharga. Ia mengharapkan semua pihak—baik pengusaha, pemerintah, maupun masyarakat—menjadi lebih patuh pada peraturan dan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

“Tak hanya itu, langkah tegas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan memberikan keadilan bagi para korban bencana,” pungkasnya.

Kemenhut Temukan Indikasi Pelanggaran

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah berkomitmen menginvestigasi akar penyebab banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera. Tim penegakan hukum Kementerian Kehutanan kini tengah mendalami temuan awal yang mengindikasikan keterlibatan 12 perusahaan pengelola hutan di wilayah Sumatera Utara.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, penegak hukum (Gakkum) Kehutanan telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut. Ia memastikan proses hukum akan segera bergulir untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

Namun, hingga saat ini, Kemenhut belum mengumumkan secara terbuka nama-nama perusahaan yang terlibat. Hal inilah yang memicu desakan dari DPR agar ada transparansi penuh dalam kasus ini, mengingat dampak bencana yang sangat besar bagi masyarakat.