JAKARTA, GEMADIKA.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, meminta Kementerian Pariwisata memberikan rincian lokasi pelaksanaan sejumlah program pengembangan pariwisata tahun 2026. Hal ini dinilai penting untuk mendukung fungsi pengawasan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata yang membahas pelaksanaan program sektor pariwisata tahun 2026.
“Saya ingin mengetahui secara persis peningkatan kapasitas SDM industri ini dilakukan di daerah-daerah mana. Begitu juga pengembangan desa wisata maupun peningkatan keselamatan berwisata, lokasinya di mana saja,” kata Samuel.
Menurutnya, informasi rinci terkait lokasi program akan membantu anggota DPR dalam mengawal implementasi kebijakan sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Selain program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, Samuel juga menyoroti pelaksanaan program pengembangan desa wisata serta peningkatan keselamatan berwisata yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Ia juga menanyakan mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan yang direncanakan menjangkau 38 provinsi, termasuk prosedur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan program tersebut.
Tak hanya itu, Samuel turut menyoroti berbagai insentif sektor pariwisata yang disiapkan pemerintah, seperti diskon transportasi udara, kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga tarif tol pada periode tertentu. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, terutama menjelang masa libur sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa program penghargaan desa wisata dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi yang terbuka.
“Teman-teman dari desa wisata akan mendaftar, kemudian ada panitia yang melakukan seleksi. Kategorinya mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri,” ujar Ni Luh.
Ia menambahkan, desa wisata yang terpilih tidak hanya mendapatkan penghargaan, tetapi juga memperoleh program pendampingan pada tahun berikutnya guna meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.
Saat ini, pendaftaran program penghargaan desa wisata tahun 2026 masih berlangsung. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata sekaligus memperkuat daya saing pariwisata di berbagai daerah.
Dengan adanya transparansi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sektor pariwisata diharapkan mampu berkembang lebih merata serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Dilansir dari Antara kantor berita indonesia.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan