Skandal MBG dan Ujian Besar Tata Kelola: Ketika Program Ambisius Berhadapan dengan Realitas

JAKARTA, GEMADIKA.com – Publik Indonesia dikejutkan oleh perkembangan yang tak terduga dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan nasional yang baru berjalan sejak awal 2025.

Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026.

Penetapan tersebut terjadi hanya sehari setelah Prabowo Subianto mencopot ketiganya dari jabatan masing-masing. Peristiwa ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan menjadi salah satu ujian terbesar dalam tata kelola program publik di awal pemerintahan.

Yang dipersoalkan bukan program kecil, melainkan sebuah kebijakan strategis nasional yang sejak awal diproyeksikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Program Besar, Harapan Besar

Program MBG merupakan salah satu inisiatif sosial paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern. Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya.

Tujuannya jelas: menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperbaiki prestasi belajar, serta menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku UMKM.

Dalam perspektif pembangunan, MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Namun, kasus yang menjerat pimpinan BGN membuka pertanyaan besar: bagaimana program sebesar ini bisa mengalami krisis tata kelola dalam waktu yang relatif singkat?

Masalah Utama: Bukan Sekadar Korupsi

Persoalan yang muncul tidak hanya berhenti pada siapa yang menjadi tersangka. Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengelolaan program.

Program dengan skala besar membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, serta mekanisme akuntabilitas yang berjalan efektif. Tanpa itu, risiko penyimpangan akan semakin besar.

MBG seharusnya menjadi simbol keberhasilan negara dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: program unggulan menghadapi krisis kepercayaan publik.

Belajar dari Dunia

Program makan bergizi sekolah bukan hal baru di tingkat global. Banyak negara telah lebih dahulu menjalankan kebijakan serupa dengan hasil yang signifikan.

Amerika Serikat memiliki National School Lunch Program sejak 1946. Jepang mengembangkan program Kyushoku sejak 1954. Swedia memberikan makan siang gratis bagi siswa sejak 1973. India menjalankan Mid-Day Meal Scheme sejak 1995, sementara Brasil melalui Program Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) melayani puluhan juta siswa setiap tahun.

Keberhasilan program-program tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau komitmen politik, tetapi juga oleh tata kelola yang kuat.

Brasil, misalnya, membutuhkan puluhan tahun untuk membangun sistem yang melibatkan ribuan ahli gizi. Jepang menjadikan makan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. India melibatkan masyarakat dan orang tua dalam pengawasan. Finlandia mengintegrasikan program gizi dengan sistem kesehatan dan pendidikan nasional.

Mereka membangun sistem terlebih dahulu sebelum memperluas skala.

Indonesia justru menghadapi tantangan sebaliknya: memperluas skala dengan cepat, sementara sistem pengawasan dan kelembagaan belum sepenuhnya matang.

Refleksi dan Tantangan ke Depan

Kasus MBG menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada niat baik dan besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola.

Jika pemerintah ingin memastikan program ini tetap berjalan dan mencapai tujuannya, maka pembenahan sistem harus menjadi prioritas utama. Transparansi, pengawasan independen, serta pelibatan masyarakat menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

MBG masih memiliki potensi besar untuk menjadi tonggak pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun, tanpa perbaikan tata kelola yang serius, program ini berisiko kehilangan arah dan kepercayaan.

Dilansir dari Kompascom.