JAKARTA, GEMADIKA.com – Demam Berdarah Dengue (DBD) tidak lagi dipandang sebagai penyakit musiman. Di Indonesia, risiko penularannya dapat terjadi sepanjang tahun sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Selain menimbulkan dampak kesehatan, DBD juga memberikan beban ekonomi yang besar bagi negara, sistem kesehatan, hingga masyarakat. Studi terbaru dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan total beban ekonomi akibat dengue di Indonesia pada 2024 mencapai USD550,9 juta atau hampir Rp9 triliun, dengan lebih dari 2 juta kasus rawat inap.
Penelitian tersebut dipaparkan oleh Apoteker Diah Ayu Puspandari dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan FK-KMK UGM.
“Studi terbaru kami pada 2024 menunjukkan bahwa kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya membebaskan pasien dari beban biaya,” ujar Diah dalam keterangan pers yang diterima Tempo, 23 Juli 2026.
Pasien JKN Masih Menanggung Biaya Sendiri
Menurut Diah, pasien peserta JKN masih harus mengeluarkan biaya pribadi (out-of-pocket) rata-rata Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta untuk kebutuhan nonmedis, seperti transportasi dan akomodasi pendamping selama menjalani perawatan.
Sementara itu, pasien yang tidak memiliki asuransi harus menanggung biaya jauh lebih besar, yakni sekitar Rp4,3 juta hingga Rp5,6 juta, karena seluruh biaya pengobatan harus dibayar secara mandiri.
Selain biaya pengobatan, masyarakat juga mengalami kerugian akibat hilangnya produktivitas kerja dan pendapatan selama menjalani perawatan maupun masa pemulihan.
Produktivitas Masyarakat Ikut Terdampak
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Sri Rezeki Hadinegoro, menilai dampak DBD tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga seluruh anggota keluarga.
“Pada saat salah satu anak terserang infeksi dengue dan perlu perawatan di rumah sakit, maka orang tua harus mendampingi sehingga kehilangan waktu untuk bekerja dan mengurangi produktivitas,” ujarnya.
Menurut Sri Rezeki, kondisi serupa juga terjadi ketika orang tua yang sakit sehingga anggota keluarga lain harus mengambil alih peran perawatan.
Ia menjelaskan bahwa masa pemulihan setelah infeksi dengue dapat berlangsung selama 1 hingga 2 minggu, sehingga kehilangan produktivitas menjadi salah satu dampak ekonomi yang cukup besar.
Studi UGM menunjukkan kerugian akibat hilangnya produktivitas pada kelompok pasien peserta JKN mencapai sekitar USD115 juta atau sekitar Rp1,81 triliun sepanjang 2024.
Sementara pada kelompok non-JKN, kerugian produktivitas diperkirakan mencapai USD47,8 juta atau sekitar Rp755 miliar.
Pencegahan Tidak Cukup Hanya Mengandalkan 3M Plus
Sri Rezeki menilai tingginya beban penyakit dengue menunjukkan bahwa strategi pencegahan harus dilakukan secara lebih komprehensif.
Menurutnya, pengendalian nyamuk melalui gerakan 3M Plus tetap penting, tetapi perlu diperkuat dengan diagnosis dini, edukasi masyarakat, serta intervensi medis seperti vaksinasi.
“Hanya melalui upaya komprehensif inilah kita dapat membangun perlindungan yang kuat bagi anak-anak dan masyarakat luas dari dengue,” katanya.
Vaksinasi Diproyeksikan Hemat Hingga Rp11,5 Triliun
Dari sisi ekonomi kesehatan, Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Prof. Jarir At Thobari, memaparkan hasil pemodelan ekonomi kesehatan yang dipresentasikan pada 9th Asia Dengue Summit 2026 di Singapura.
Berdasarkan simulasi tersebut, penerapan vaksinasi dengue secara luas diperkirakan mampu:
Menurunkan jumlah kasus dengue bergejala.
Mengurangi angka rawat inap.
Menekan angka kematian akibat dengue.
Mengurangi beban penyakit sebesar 1,1–1,3 juta DALY (Disability-Adjusted Life Years) selama 20 tahun.
Selain manfaat kesehatan, implementasi vaksinasi juga diproyeksikan menghasilkan penghematan ekonomi sebesar USD329 juta hingga USD731 juta, atau setara sekitar Rp5,2 triliun hingga Rp11,5 triliun dalam kurun waktu 20 tahun.
“Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada pencegahan penyakit tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang,” ujar Jarir.
Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, mengatakan pihaknya mendukung berbagai upaya pencegahan dengue melalui edukasi dan perluasan akses terhadap inovasi kesehatan.
“Kami akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pencegahan dengue yang komprehensif melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan akses terhadap pencegahan dengue yang inovatif,” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Jaya, Rismala Dewi, menegaskan bahwa dokter anak memiliki peran penting dalam meningkatkan edukasi kepada orang tua mengenai pencegahan, deteksi dini, serta penanganan dengue pada anak.
Menurutnya, kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan angka kejadian DBD di Indonesia.
Dilansir dari Detikcom.
