JAKARTA, GEMADIKA.com – Harga minyak dunia kembali menembus level US$100 per barel pada Kamis (23/7/2026), menjadi yang tertinggi dalam dua bulan terakhir. Lonjakan ini dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dikhawatirkan mengganggu pasokan minyak global.
Mengutip CNN, harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan pasar global, naik sekitar 7 persen menjadi US$100,69 per barel, sekaligus menjadi penutupan tertinggi sejak 22 Mei 2026.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat 6,17 persen menjadi US$92,19 per barel, level tertinggi sejak 4 Juni 2026.
Konflik Timur Tengah Jadi Pemicu
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai harga minyak masih berpotensi terus meningkat selama konflik di Timur Tengah belum mereda.
“Selama perang masih berlangsung, harga minyak ini akan semakin meningkat. Kemarin sempat mereda namun tidak sampai lama, ada gejolak di Iran lagi, kemudian naik kembali,” kata Huda kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, apabila eskalasi konflik terus berlanjut, harga minyak bahkan berpotensi mencapai US$120 per barel. Ia memperkirakan harga dapat menyentuh US$110 per barel pada awal Agustus mendatang.
“Saat ini mungkin lebih rendah, tapi peningkatannya lebih cepat. Artinya, harga minyak dunia dipengaruhi oleh ekspektasi perang ke depan,” ujarnya.
Indonesia Mulai Masuk Zona Waspada
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Indonesia masih memiliki daya tahan menghadapi lonjakan harga minyak dalam jangka pendek. Namun, kondisi saat ini dinilai mulai memasuki zona waspada.
Pasalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 hanya sebesar US$70 per barel, sedangkan realisasi rata-rata hingga Mei 2026 telah mencapai US$91,87 per barel.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah rata-rata berada di kisaran Rp17.197 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS. Produksi siap jual minyak nasional juga baru mencapai sekitar 565 ribu barel per hari, masih di bawah target 610 ribu barel per hari.
Meski demikian, Indonesia masih memiliki sejumlah bantalan ekonomi, seperti cadangan devisa sebesar US$145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor, serta surplus perdagangan kumulatif US$4,03 miliar hingga Mei 2026.
“Indonesia masih cukup aman untuk menghadapi lonjakan jangka pendek, tetapi sudah memasuki zona waspada,” ujar Josua.
Ia menilai dampak terhadap perekonomian akan semakin besar apabila harga minyak bertahan di kisaran US$95–US$105 per barel selama satu kuartal. Jika harga tetap berada di atas US$100 per barel selama tiga hingga enam bulan, pemerintah diperkirakan harus memilih antara menambah subsidi energi, mengurangi belanja negara, memperlebar defisit anggaran, atau menyesuaikan harga energi.
“Indonesia belum berada dalam krisis, tetapi tidak lagi berada dalam posisi nyaman,” katanya.
Menurut Josua, gangguan terhadap kapal tanker, fasilitas produksi, pelabuhan, maupun jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb berpotensi mendorong harga minyak lebih tinggi.
“Konflik berkepanjangan dapat membawa harga mendekati US$100, sedangkan gangguan nyata di Selat Hormuz dapat mendorong harga ke kisaran US$100–US$130,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan harga minyak tidak selalu bergerak naik. Jika situasi geopolitik membaik dan jalur distribusi kembali normal, harga berpotensi mengalami koreksi.
Subsidi Energi Terancam Membengkak
Lonjakan harga minyak juga diperkirakan akan meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.
Pada semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar Rp233 triliun atau 52,1 persen dari total anggaran tahunan. Peningkatan tersebut dipengaruhi kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, serta bertambahnya konsumsi BBM dan LPG bersubsidi.
Volume BBM bersubsidi tercatat meningkat 7,8 persen, sedangkan konsumsi LPG tabung 3 kilogram naik sekitar 2 persen.
Josua menjelaskan bahwa meski kenaikan harga minyak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas, Indonesia saat ini masih berstatus sebagai net importir minyak, sehingga tambahan penerimaan belum mampu menutup kenaikan biaya impor, subsidi, kompensasi, dan distribusi energi.
Senada dengan itu, Nailul Huda menilai pemerintah hampir pasti akan menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar.
“Ketika harga minyak semakin tinggi, kekhawatiran utamanya tentu saja dari sisi beban subsidi semakin membengkak,” ujar Huda.
Menurutnya, menaikkan harga BBM bersubsidi bukan pilihan yang mudah karena berpotensi menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diperkirakan akan menambah alokasi subsidi sembari membatasi tambahan kuota energi bersubsidi.
Selain itu, kenaikan harga minyak juga berpotensi memicu imported inflation, yaitu kenaikan harga barang akibat meningkatnya biaya impor.
“Inflasi juga akan meningkat meskipun bukan dari BBM bersubsidi, tetapi dari imported inflation. Barang-barang impor pasti akan naik harganya,” pungkas Huda.
Dlansir dari CNNindonesia.
