BANDUNG, GEMADIKA.com – Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi wilayah dengan alokasi terbesar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara nasional pada tahun 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan sebanyak 42.508 unit bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di provinsi tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, besarnya alokasi untuk Jawa Barat menunjukkan fokus pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah dengan jumlah penduduk tinggi.
Menurutnya, program BSPS tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan melalui pendekatan gotong royong dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Kami ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Maruarar Sirait, Senin (6/7/2026).
“Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil yang membutuhkan rumah layak huni.”
Maruarar menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu (5/7/2026), Menteri PKP juga meninjau langsung pembangunan rumah milik warga penerima bantuan bernama Rian Suristiawan. Rumah tersebut sebelumnya masuk kategori tidak layak huni dan kini tengah direnovasi melalui program BSPS.
Pembangunan rumah tersebut telah dimulai sejak 20 Juni 2026 dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 50 persen. Pemerintah menargetkan renovasi dapat rampung pada akhir Agustus 2026.
Selain meninjau pembangunan, Maruarar juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai mekanisme pengadaan material bangunan. Dalam proses tersebut, dua toko bangunan berpartisipasi dengan total anggaran sekitar Rp280 juta.
Dari mekanisme tersebut, pemerintah mencatat adanya efisiensi anggaran sekitar Rp6,3 juta yang dihasilkan melalui proses negosiasi terbuka. Dana efisiensi itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.
“Kalau ada efisiensi, manfaatnya harus kembali kepada rakyat,” kata Maruarar.
“Tambahan anggaran itu digunakan untuk menambah kualitas rumah sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar.”
Ia juga menegaskan bahwa program BSPS memberikan dampak ekonomi luas karena melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari tukang bangunan, toko material, hingga jasa angkutan dan pendamping lapangan.
Menurutnya, program ini memiliki efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut besarnya alokasi BSPS akan memberikan dampak ekonomi signifikan di daerah. Ia memperkirakan program tersebut dapat melibatkan sekitar 127 ribu tenaga kerja di berbagai wilayah.
Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan bahwa pemerintah daerah turut mendukung penuh pelaksanaan program BSPS, termasuk melalui kolaborasi dengan dana CSR untuk renovasi rumah warga kurang mampu.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan