BANDA ACEH, GEMADIKA.com – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menggelar debat calon gubernur, bupati, dan wali kota tanpa menggunakan teks. Langkah ini diusulkan untuk meningkatkan transparansi dan menguji secara langsung kapasitas serta keaslian ide dari setiap kandidat.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menjelaskan bahwa debat tanpa teks akan membantu masyarakat menilai kemampuan berpikir kritis, pemahaman isu, serta kemampuan kandidat menyampaikan solusi tanpa bergantung pada naskah.
“Debat kandidat seharusnya menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan asli seorang calon pemimpin. Penghapusan teks akan memastikan masyarakat dapat menilai kemampuan berpikir kritis, penguasaan isu, dan penyampaian solusi secara mandiri oleh para kandidat,” tegas Fauzan, Selasa (19/11/2024).
Masyarakat Perlu Transparansi
SAPA menganggap bahwa format debat selama ini terlalu formal dan kurang menggambarkan kemampuan nyata calon pemimpin. Menurut Fauzan, dengan menghapus penggunaan teks, masyarakat dapat menilai siapa yang benar-benar memahami persoalan daerah dan memiliki solusi konkret.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berbicara lugas, jujur, dan memahami permasalahan tanpa perlu diarahkan. Masyarakat Aceh layak mendapatkan transparansi penuh dari para kandidat yang akan memimpin mereka,” tambahnya.
Menguji Wawasan dan Solusi Nyata
SAPA juga menyebutkan bahwa debat tanpa teks akan menjadi tolok ukur objektif untuk menilai pemahaman kandidat terhadap isu-isu strategis di Aceh, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.
“Ini bukan hanya soal gaya debat, tapi soal substansi dan keaslian. Pemimpin yang tidak mampu tampil tanpa teks menunjukkan kelemahan dalam memahami persoalan dan mengambil keputusan,” ujar Fauzan.
Dorongan untuk Demokrasi yang Lebih Baik
Fauzan mengajak KIP Aceh untuk mengambil langkah progresif dengan mengadopsi format debat tanpa teks. Menurutnya, ini akan memperkuat demokrasi di Aceh, memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat, serta memastikan bahwa hanya kandidat yang kredibel dan kompeten yang terpilih.
“Aceh membutuhkan pemimpin yang kuat dan mandiri, bukan yang hanya berperan sebagai corong dari pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Selain itu, SAPA mengundang semua pihak, termasuk masyarakat dan tokoh masyarakat, untuk mendukung usulan ini demi meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh.
“Rakyat Aceh tidak butuh pemimpin yang hanya pandai membaca teks, melainkan sosok yang memiliki integritas, keberanian, dan pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah daerah. Kami optimis, langkah ini akan membawa Aceh ke arah demokrasi yang lebih baik,” pungkas Fauzan. (Rahmat P Ritonga)
