PATI, GEMADIKA.com – Ribuan warga dari berbagai kalangan memadati halaman Kantor Bupati Pati dengan satu tuntutan tegas: Bupati Sudewo harus mundur dari jabatannya, Suasana memanas di pusat kota Pati pada Rabu (13/8/2025).
Gelombang protes ini bukanlah kejadian spontan. Kekecewaan masyarakat telah menumpuk, terutama setelah kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat diberlakukan beberapa waktu lalu. Meski kebijakan tersebut akhirnya ditarik kembali, luka di hati rakyat tampaknya belum sembuh.
Akumulasi Kekecewaan Masyarakat
Para demonstran yang terdiri dari pedagang, petani, hingga ibu rumah tangga ini tidak hanya mempersoalkan masalah PBB. Mereka menilai ada persoalan yang lebih fundamental dalam gaya kepemimpinan Bupati Sudewo.
“Ini bukan sekadar soal PBB. Ini tentang sikap arogan yang kami rasakan selama beliau memimpin,” ujar salah satu peserta aksi di tengah orasi yang menggelegar.
Kalimat tersebut seperti mewakili perasaan ratusan warga yang hadir. Spanduk bertuliskan “Sudewo Lengser” dan “Kembalikan Kepercayaan Rakyat” berkibar di sepanjang area demonstrasi.
Aksi Damai dengan Pengawalan Ketat

Berdasarkan pantauan langsung Media Gemadika di lokasi, situasi berlangsung dengan tertib meski penuh emosi. Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tampak siaga di berbagai titik untuk memastikan aksi berjalan damai dan tidak mengganggu aktivitas perkantoran lainnya.
Para peserta aksi bergantian menyampaikan orasi dari panggung sederhana yang didirikan di halaman kantor. Mereka menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Menunggu Respons Pemerintah
Hingga sore hari, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Sudewo atau jajaran pemerintah Kabupaten Pati terkait tuntutan masyarakat ini. Para demonstran menyatakan akan terus menggelar aksi hingga mendapat jawaban yang memuaskan dari pihak berwenang.
Aksi ini menjadi cermin kondisi politik lokal di Pati yang memerlukan dialog konstruktif antara pemerintah dan rakyat untuk mencari solusi terbaik bagi kemajuan daerah. (Joko P)




